DPD: Wilayah Papua harus tetap kondusif

DPD: Wilayah Papua harus tetap kondusif

Sidang Paripurna DPD RI ke-7, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2020). ANTARA/Imam B/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menilai kondisi sosial, politik, dan keamanan khususnya di tanah Papua harus tetap kondusif karena itu dirinya mengajak pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan mewujudkan kondusifitas di wilayah tersebut.

"DPD RI berharap semua elemen pemerintah dan masyarakat untuk bahu membahu bergandeng tangan untuk jaga kondisi sosial politik dan keamanan di Papua agar tetap kondusif," kata Nono dalam Rapat Paripurna DPD RI ke-7 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Nono berharap Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI segera menyelesaikan tugasnya mencari akar masalah di Papua sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan.

Dia mengatakan, persoalan di Papua tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, peristiwa pengunduran diri Wakil Bupati Nduga perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak.

"Semua pihak tahan diri dari hal-hal yang merugikan persatuan bangsa dan keutuhan NKRI," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma menilai peristiwa pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge perlu penanganan secara holistik.

Dia menilai Wentius mundur karena tidak sanggup melihat berbagai kekerasan dan pembunuhan yang menimpa warga sipil, termasuk jenazah ajudannya.

"Semakin banyak korban sipil, semakin menunjukkan bahwa Nduga membutuhkan penanganan yang holistik, segera, dan urgen," ujar Filep.

Filep menyatakan Pansus Papua selalu menyerukan agar TNI dan OPM menahan diri, agar tidak menimbulkan konflik-konflik bersenjata yang hanya menimbulkan penderitaan baru.

Dalam skala yang lebih luas, dia melihat masih terlihat masifnya gerakan TNI di Nduga, maka Pansus Papua mendesak agar diberikan kejelasan mengenai status keamanan di Nduga, apakah masuk kategori Daerah Operasi Militer, Daerah Darurat Sipil, atau Daerah Darurat Militer.

"Kategorisasi ini akan menjelaskan secara transparan tentang semua kebijakan keamanan yang diambil pemerintah. Pemikiran Pansus Papua ini tidak lain dan tidak bukan didasari oleh keprihatinan akan hilangnya hak-hak asasi masyarakat sipil, oleh karena egoisme pihak-pihak yang berkonflik," katanya.

Baca juga: Pemprov Papua menunggu surat tertulis pengunduran diri Wabup Nduga

Baca juga: Kemendagri belum terima surat pengunduran diri wakil bupati Nduga

Baca juga: Soal Wabup Nduga, Mahfud minta tak mudah terprovokasi

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020

DPD bantu perantau Sumbar korban Wamena

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar