Omnibus law disarankan atur soal pengawasan koperasi

Omnibus law disarankan atur soal pengawasan koperasi

Logo Koperasi Indonesia. ANTARA/M Razi Rahman

keberadaan lembaga penjamin simpanan bagi koperasi sangat diharapkan oleh para pelaku koperasi di Tanah Air.
Jakarta (ANTARA) - Regulasi sapu jagat alias omnibus law yang terus dikaji sebelum disampaikan kepada DPR RI disarankan untuk mengatur soal pengawasan koperasi sebagai upaya menekan praktik usaha “berbaju” koperasi yang menyimpang.

Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) Frans Meroga Panggabean di Jakarta, Rabu, mengatakan keberadaan lembaga penjamin simpanan bagi koperasi sangat diharapkan oleh para pelaku koperasi di Tanah Air.

"Uang yang beredar di koperasi mencapai Rp600 triliun, ini adalah mata uang Indonesia dan milik warga negara Republik Indonesia berarti harus sama-sama dijaminkan. LPS koperasi akan konkret menjadi bukti perlakuan setara dan membuka kesempatan yang sama bagi koperasi dan UMKM," kata Frans.

Direktur Generasi Optimis Research & Consulting (GORC) ini pun menguraikan minimal tiga hal yang jadi dasar mendesak diatur adanya LPS Koperasi dalam Omnibus Law.

Baca juga: Presiden Jokowi berharap draf "omnibus law" rampung pekan ini

Hal yang pertama, LPS Koperasi akan menjadikan koperasi mendapatkan perlakuan setara dan membuka akses pendanaan yang lebih luas sehingga koperasi dapat lebih terlibat aktif dalam inklusi keuangan masyarakat.

"Yang kedua, LPS Koperasi sekaligus juga dapat difungsikan sebagai lembaga yang merilis kategori peringkat investasi koperasi dan UMKM karena secara regulasi koperasi dimungkinkan untuk menerbitkan Surat Utang Koperasi (SUK) dan baru-baru ini pemerintah mendorong semakin banyak UMKM yang melantai di bursa," kata alumnus MBA Universite de Grenoble, Prancis ini.

Meskipun saat ini sudah ada lembaga rating tapi Frans menegaskan diperlukan lembaga pemeringkat investasi khusus koperasi dan UMKM karena karakter dan segmentasinya yang unik.

Lalu tujuan terakhir adanya LPS Koperasi menurut riset GORC yaitu sebagai fungsi penegakan regulasi demi meningkatkan kompetensi dan kredibilitas bagi koperasi dan UMKM.

Baca juga: Soal omnibus law, Menperin prioritaskan keberlangsungan industri

"Koperasi yang simpanannya bisa dijaminkan harus melalui kriteria penyaringan yang ketat. Begitu juga untuk mendapat rating investasi yang bagus pasti tidak mudah. Ini berarti jadi pemacu yang mendorong koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kualitasnya dan naik kelas," kata Frans yang juga penulis "The Ma'ruf Amin Way".

Pihaknya secara khusus mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan transformasi ekonomi melalui Omnibus Law.
 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ekonom: pengesahan Omnibus Law datangkan investor pascapandemi COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar