Arsul Sani di Jakarta, Rabu mengatakan, tiga hal tersebut terkait wacana Undang-undang Parpol yang akan direvisi, revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada Serentak 2020.
"Kan ada wacana merevisi juga Undang-undang Parpol apalagi yang terkait dengan peningkatan dana parpol yang itu direkomendasikan oleh LIPI dan KPK," kata Arsul.
LIPI dan KPK kata dia, merekomendasikan peningkatan dana parpol dan diiringi adanya perubahan di dalam Undang-undang Parpol terkait dengan transparansi pengelolaan dana parpol.
"Yang kedua tentang revisi Undang-undang Pemilu, saya kira kalau kita mulai dengan pembicaraan informal diantara para sekjen-sekjen yang punya fraksi di DPR ini akan lebih bagus, paling tidak kita bisa saling tahu posisi awal dari masing-masing partai terkait dengan perubahan Undang-undang Pemilu," katanya.
Selanjutnya, Arsul menduga pembicaraan juga akan mengarah pada Pilkada Serentak 2020 karena penyelenggaraan pemilu sudah semakin dekat dan dilaksanakan di sejumlah besar wilayah Indonesia.
"Ya tidak tertutup kemungkinan nanti dibicarakan juga soal Pilkada serentak di 270 daerah itu, yang akan berlangsung di bulan September 2020," ucapnya.
Sementara itu, Arsul belum bisa memastikan apakah pertemuan tersebut juga akan menyinggung soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
"Kita belum tahu, kan kita belum menerima, sebabkan kalau revisi Undang-undang Pemilu kan inisiatif datang dari pemerintah, kementerian dalam negeri. apakah di sana ada kenaikan PT atau tidak nanti kita lihat ya," ujarnya.
Baca juga: Bursah ungkap Mendagri Tito terganggu namanya dikaitkan Pilpres 2024
Baca juga: Mendagri keluarkan edaran antisipasi dan kesiapsiagaan hadapi bencana
Baca juga: Mendagri: Pemda bisa gunakan anggaran belanja tak terduga atasi banjir
Baca juga: Mendagri ajak seluruh pihak gotong royong penanganan pascabanjir
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
