Timika, Papua (ANTARA News) - Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), M Jusuf Rizal meminta lembaga-lembaga independen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok pers, mahasiswa dan lainnya ikut membantu mengontrol pendistribusian dan penggunaan dana pembangunan untuk masyarakat Papua. Dihubungi ANTARA dari Timika, Sabtu (15/11), Jusuf Rizal mengatakan jumlah dana yang mengalir ke Papua saat ini sangat besar berupa dana Otonomi Khusus (Otsus), dana percepatan pembangunan Papua dan bantuan lainnya baik dari pemerintah pusat maupun lembaga donor. Tanpa pengawasan dari masyarakat melalui lembaga-lembaga independen, Jusuf Rizal pesimistis dana-dana itu akan sampai ke tangan rakyat Papua di kampung-kampung pedalaman dan pesisir yang kondisi hidupnya masih pra sejahtera. "LIRA juga berkeinginan menjadi bagian dalam rangka ikut mengawasi dana-dana yang dikucurkan pemerintah, apa benar dana-dana itu dinikmati oleh masyarakat Papua ataukah malah diselewengkan untuk kepentingan orang perorangan atau oknum-oknum tertentu," kata Jusuf Rizal. Dalam rangka itu pula, katanya, LIRA berencana membentuk perwakilan di seluruh kabupaten/kota di Papua. "Selama ini kami mendapat banyak keluhan dari tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama di Fakfak, Nabire, Timika dan kabupaten lain di Papua tentang banyaknya indikasi penyimpangan dan penyelewengan keuangan negara yang masih kurang direspon oleh aparat penegak hukum setempat. Atas dasar itulah LIRA hadir di Papua untuk membantu aparat penegak hukum mengawal seluruh proses pengungkapan kasus korupsi untuk disampaikan secara transparan ke publik," jelas mantan Direktur Blora Centre itu. Diakui Jusuf Rizal, pengungkapan kasus-kasus korupsi termasuk di Papua hingga kini masih cukup sulit dengan berbagai alasan. Agar kasus-kasus korupsi tersebut dapat terungkap ke publik dan diikuti dengan upaya penegakan hukum maka sangat dibutuhkan peran serta seluruh komponen masyarakat Papua. Penegak hukum di Papua sudah berupaya mengungkap sebagian kasus korupsi, yang kita butuhkan sekarang adalah dorongan lebih dari masyarakat yang lain untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab atas persoalan ini. "Kami sangat berharap Papua dengan jumlah dana yang sangat besar dengan kekayaan alamnya yang luar biasa benar-benar dikelola secara efektif, efisien dan transparan untuk rakyat Papua sendiri, bukan untuk kelompok tertentu seperti kaum birokrasi. Masyarakat Papua berhak menikmati dana-dana yang memang diperuntukkan bagi mereka," tegas Jusuf Rizal.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008