Presiden ke Natuna, Mahfud: Tunjukkan negara hadir

Presiden ke Natuna, Mahfud: Tunjukkan negara hadir

Menko Polhukam Mahfud MD, didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Presiden Ke Natuna, Mahfud: Tu (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ya, bagus, itu 'follow up' dari perintah Presiden dalam rapat kabinet terakhir bahwa kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita," katanya, di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ke Natuna, Jokowi ingin pastikan penegakan hukum
Baca juga: Pemerintah didesak bentuk "sea and coast guard" jaga kedaulatan NKRI

Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta.

Sebagai tindak lanjut arahan itu, kata dia, Presiden Jokowi sendiri datang ke Natuna, kemudian akan disusul dengan nelayan-nelayan yang akan meramaikan perairan Natuna.

"Hari ini, Presiden datang, besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya, mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita," tegasnya.

Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Kabupaten Natuna , Kepulauan Riau, Rabu, dalam rangka kunjungan kerja, setelah lepas-landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.

Mereka mendarat pukul 09.10 WIB di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Natuna, setelah menempuh penerbangan selama sekitar 1,5 jam.

Turut dalam rombongan antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri ATR Surya Chandra, Jubir Presiden Fadjroel Rahman.

Di Natuna, selain meninjau jajar kapal, Presiden Jokowi juga bertemu dengan ratusan nelayan.

Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Baca juga: DPR: Omnibus Law Keamanan Laut belum diperlukan
Baca juga: Menhub: Polemik Natuna tak pengaruhi proyek investasi China

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ini alasan Mahfud MD usulkan polsek tak urus perkara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar