masih banyak kegiatan warga yang belum ter-cover dari dana prodamas Rp50 juta sebelumnya
Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, segera merealisasikan program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) plus yang dibagikan ke setiap RT sebesar Rp100 juta per tahun atau naik dibanding nominal sebelumnya, Rp50 juta per RT per tahun.

"Wali Kota memberikan kebijakan alokasi anggaran yang naik 100 persen ini untuk mengakomodasi kebutuhan warga. Dari hasil diskusi dan evaluasi, masih banyak kegiatan warga yang belum ter-cover dari dana prodamas Rp50 juta sebelumnya," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkot Kediri Paulus Luhur Budi Prasetya di Kediri, Rabu.

Ia mengatakan, alokasi penggunaan anggaran prodamas plus tersebut nantinya porsi terbesar diberikan pada pembangunan sumber daya manusia melalui bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kepemudaan hingga kesehatan.

Baca juga: Perbaikan masijd-mushala Kediri bisa gunakan dana Prodamas
Baca juga: Pemberdayaan masyarakat terpencil tujuan teknologi yang dibuat LIPI


Pemkot sebelumnya sudah memberikan alokasi anggaran untuk setiap RT per tahun dengan nominal Rp50 juta, naik menjadi Rp100 juta. Di periode kedua tersebut, Pemkot Kediri menyebut program tersebut dengan prodamas plus, dimana sebelumnya hanya prodamas.

Ia menyebut, bidang ekonomi yang sudah dirintis sejak prodamas periode sebelumnya, mulai 2020 ditingkatkan. Namun, ditegaskan anggaran prodamas itu sifatnya hanya stimulus saja.

Dari alokasi dana prodamas, lanjut dia, biasanya oleh warga dibelanjakan barang atau alat untuk dikomersilkan. Misalkan RT membeli perangkat alat pesta atau acara semacam tenda terop, sound system, meja kursi untuk disewakan jika ada warga lingkungan RT yang memiliki hajat. Uang hasil sewa tersebut bisa masuk kas RT untuk dikembangkan lagi.

Ada pula yang membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) dan kemudian dibelanjakan alat masak, alat jahit, alat sablon, dan sejenisnya untuk digunakan produksi bersama.

"Kota Kediri ini kan memang pertama dan satu-satunya pelaksana program pemberdayaan yang sifatnya bottom up. Jadi saat ini kami terus aktif melakukan evaluasi demi tercapainya realisasi program yang sesuai harapan," ujar Paulus.

Baca juga: Untuk sejahterakan perempuan-anak Kementerian PPPA gandeng dunia usaha
Baca juga: Kemensos akan alihkan bansos ke program pemberdayaan masyarakat


Ia menambahkan, Kota Kediri memang sebuah kota kecil yang terdiri dari tiga kecamatan di Provinsi Jawa Timur, dengan luas hanya 63,40 kilometer persegi. Dibanding dengan Surabaya, masih kalah untuk luas wilayah.

Namun soal tingkat kekayaan kebalikannya, Kota Surabaya tidak seperti Kota Kediri.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri di tahun 2018 mencapai Rp291,48 juta per kapita, sedangkan Kota Surabaya hanya Rp132,48 juta per kapita.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik hasil survei periode lima tahunan 2014 – 2018 ini menempatkan Kota Kediri menjadi Kabupaten/Kota terkaya ke-3 di Indonesia, sementara Surabaya duduk di peringkat ke-16.

Industri tembakau selama ini identik dengan Kota Kediri. Namun, di Kota Kediri saat ini sektor usaha mikro kecil menengah di Kota Kediri yang justru menggeliat.

Baca juga: Dana operasional RT di daerah bakal ibu kota negara naik jadi Rp2 Juta
Baca juga: Djarot bicara dana operasional RT/RW, harus dipertanggungjawabkan


Dari data yang dirilis BPS, jumlah lapangan usaha sekunder di Kota Kediri mencapai lebih dari 80 persen, paling tinggi di Jawa Timur.

Kontribusi sektor usaha sekunder dalam menyumbang pundi-pundi kekayaan Kota Kediri juga bukan pekerjaan instan, mengingat pada hasil survei periode sebelumnya atau tahun 2014 BPS masih menempatkan Kota Kediri di peringkat ke-6 dengan PDRB Rp242,83 juta per kapita.

Salah satu faktor yang menggerakkan sektor usaha sekunder adalah prodamas dengan memberikan dana Rp50 juta per RT per tahun yang dimulai sejak Abdullah Abu Bakar menjabat Wali Kota Kediri pada 2014.

Selain bantuan dana prodamas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri juga mengimbanginya dengan mengadakan beragam program pelatihan kewirausahaan dan keterampilan. Pemerintah Kota Kediri juga aktif dengan membuat banyak kegiatan guna memamerkan produk UMKM.

Keberhasilan prodamas dalam menggerakkan ekonomi masyarakat tersebut selanjutnya direspon oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dengan menaikkan anggarannya menjadi Rp100 juta per RT per tahun mulai 2020 – 2024. 

Baca juga: Penggunaan dana kelurahan di Yogyakarta dari bangun MCK hingga barista
Baca juga: Dana Kelurahan untuk dukung program pengurangan sampah di Kota Mataram
Baca juga: LPMK desak transparansi informasi pengelolaan dana kelurahan

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020