Minggu depan, gantian Mahfud ke Natuna

Minggu depan, gantian Mahfud ke Natuna

Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan minggu depan akan bertolak ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Presiden hari ini ada di sana. Saya minggu depan ada di sana. Pokoknya kita lihatkan saja itu milik kita," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara perinci kepastian hari kunjungannya ke Natuna, termasuk agenda kerjanya selama berada di daerah tersebut.

Menurut dia, sikap pemerintah terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna sudah jelas, termasuk langkah-langkah untuk mempertahankan hak berdaulat di perairan Natuna.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memastikan tidak ada negosiasi tentang kepemilikan hak berdaulat di kawasan ZEE perairan Natuna karena sudah diakui secara hukum internasional.

Baca juga: Dubes China pastikan hubungan Indonesia-China tetap baik

Baca juga: Menhub akan mobilisasi kapal KPLP jaga perairan Natuna

Baca juga: Fadli Zon: kerahkan kekuatan Indonesia di perairan Natuna


Akan tetapi, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah menempuh jalan diplomasi yang memang memerlukan proses panjang.

"Bahwa diplomasi itu 'kan tidak bisa selesai pagi ngomong, sore selesai," katanya.

Presiden RI Joko Widodo bersama rombongan pejabat negara, Rabu ini meninjau Kabupaten Natuna dalam rangka kunjungan kerja.

Mereka mendarat pukul 09.10 WIB di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Natuna, setelah bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.39 WIB dengan waktu tempuh penerbangan sekitar 1,5 jam.

Turut dalam rombongan, antara lain Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri ATR Surya Chandra, dan Jubir Presiden Fadjroel Rahman.

Di Natuna, selain meninjau jajar kapal, Presiden Jokowi juga bertemu dengan ratusan nelayan.

Setelah itu, Presiden akan menuju Kantor Bupati Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemerintah tolak pulangkan 689 WNI teroris

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar