Anggota DPR ingin perizinan operasional nelayan di Natuna dipermudah

Anggota DPR ingin perizinan operasional nelayan di Natuna dipermudah

Foto aerial kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2020). Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah akan memfasilitasi segala hal yang diperlukan bagi para nelayan Pantura untuk melaut di perairan Natuna Utara, termasuk perizinan dan kapal. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menginginkan perizinan terhadap nelayan yang ingin melaut di kawasan perairan nasional, termasuk di Natuna dapat dipermudah, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan sumber daya perikanan Nusantara.

Ono Surono dalam rilis di Jakarta, Kamis, mengakui bahwa kapal nelayan yang ingin beroperasi di Natuna juga tak mudah, karena akan beroperasi di atas 25 mil sampai 200 mil sebagaimana ketentuan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), shingga diperlukan kapal skala besar dan waktu yang lama, serta pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal beserta hasil tangkapannya.

Untuk itu, ujar Ono, ada sejumlah hal yang harus disegerakan untuk diubah, antara lain mengizinkan kembali kapal-kapal perikanan besar yang dahulu izinnya dicabut dengan tetap mengacu pada prinsip milik dan modal murni Indonesia, serta mencabut pelarangan pembangunan kapal perikanan maksimal 150 grosston.

Baca juga: Luhut ingin ada pangkalan nelayan di Natuna Utara

Politisi PDIP itu juga mengusulkan untuk memperbanyak kapal pengangkut ikan dan membolehkan untuk melakukan transhipment di tengah laut dengan pengawasan yang ketat, serta mengoptimalkan pembenahan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna untuk bisa beroperasi menampung kapal dan hasil tangkapan nelayan secara maksimal.

Ia berpendapat bahwa keberadaan pelabuhan di Natuna amatlah penting guna menampung kapal dan hasil tangkapannya, sehingga jangan sampai kawasan perairan ibarat rumah yang kosong atau tidak berpenghuni sehingga membuat maling sangat leluasa mencuri isinya.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo meminta para nelayan di Kabupaten Natuna mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan yang telah dibangun di daerah itu.

Baca juga: Mahfud: 470 nelayan sudah mendaftar ke Natuna

"Urusan perikanan, ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini. Ada manfaat gak sih," kata Presiden Jokowi saat bertemu nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (8/1).

Presiden menyebutkan dengan sarana yang tersedia maka ikan hasil tangkapan nelayan dapat terjual semua.

Kepala Negara mengatakan pemerintah baik pusat maupun daerah ingin semua sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah ingin membangun pangkalan nelayan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Menurut Luhut, rencana untuk membuat pangkalan kapal ikan di Natuna bukan hal baru. Pangkalan itu akan dibangun untuk memfasilitasi nelayan asal Pantai Utara Jawa yang akan direlokasi untuk berlayar di sana. Sayangnya, rencana itu belum juga terrealisasi hingga saat ini.

"Tadi (dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) kita ulangi desain Natuna. Nanti ada pangkalan ikan. Dulu kan mau dibuat tapi enggak tuntas itu. Dulu letaknya itu juga di selatan, kita mau di utara, lebih dekat dengan itu (perbatasan)," katanya di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Rabu (8/1).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji membangun cold storage atau tempat pendingin sebagai upaya menyerap aspirasi dari kalangan nelayan yang berada di kawasan Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, serta solusi bagi ketidakstabilan harga ikan yang kerap dihadapi nelayan.
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

PLN pastikan kesiapan layanan listrik di pusat karantina Corona

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar