DPR dorong pemerintah bangun koalisi dengan Asia Pasifik hadapi China

DPR dorong pemerintah bangun koalisi dengan Asia Pasifik hadapi China

Situasi diskusi bertema ‘Jalan Keluar Sengketa Natuna’, di Jakarta, Kamis (9/1/2020). ANTARA/Istimewa/pri.

Forum ASEAN penting, namun saya berpikir saatnya kita membangun koalisi dengan negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan negara-negara lain guna menekan kesewenang-wenangan China
Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun koalisi dengan negara-negara Asia Pasifik sebagai solusi meredam dominasi China yang begitu agresif di wilayah Selatan Laut Cina sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Forum ASEAN penting, namun saya berpikir saatnya kita membangun koalisi dengan negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan negara-negara lain guna menekan kesewenang-wenangan China," kata Anggota Komisi I DPR RI, Farah Putri Nahlia dalam diskusi bertema ‘Jalan Keluar Sengketa Natuna’, di Jakarta, Kamis.

Langkah itu, lanjut dia, sangat penting guna memberi pesan kepada China agar berpikir ulang melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Baca juga: Kesatuan nelayan minta pemerintah tidak negosiasi soal perairan Natuna

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menggambarkan bahwa Filipina dan Vietnam pun melakukan langkah yang sama, bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengantisipasi kemungkinan terburuk atas sengketa wilayah kedua negara itu dengan China.

"Bahkan Filipina menyiapkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat sebagai langkah antisipatif," ucap Farah dalam keterangan tertulisnya.

Dalam konteks itu, dirinya mendesak pemerintah tidak menunjukkan sikap ambigu dalam menyikapi persoalan di Laut Natuna Utara. Tegas, dalam artian tidak sekadar pernyataan sikap, namun lebih dari itu tergambar dari langkah-langkah konkrit ke depan.

Baca juga: Tokoh usul pangkalan "coast guard" Natuna di Pulau Laut

"Persoalan di Natuna, saya yakin akan berulang kembali jika sikap tegas pemerintah hanya sebatas sikap tanpa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit," ujar Farah mengingatkan.

Pihaknya akan mendorong hal itu dalam rapat Komisi I DPR dengan TNI, Bakamla, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pekan depan.

Yang tak kalah penting, tambah dia, gesekan di Laut Natuna Utara menjadi warning bagi pemerintah agar meningkatkan patroli secara konsisten dan mendorong nelayan-nelayan Indonesia beroperasi di wilayah tersebut.

"Tentunya ini berkaitan dengan alokasi anggaran pertahanan. Ke depan prioritasnya saya rasa dialokasikan ke penguatan pertahanan maritim, mengingat negara kita adalah negara maritim," ucapnya.

Baca juga: Kapuspen TNI : Kapal China sudah keluar dari ZEE Indonesia

Baca juga: Anggota DPR ingin perizinan operasional nelayan di Natuna dipermudah

Baca juga: F-PPP usulkan Kabupaten Natuna jadi wilayah khusus

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kunjungan kerja Mahfud MD di Pulau Anambas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar