KNTI harap pemerintah bangun infrastruktur budidaya perikanan

KNTI harap pemerintah bangun infrastruktur budidaya perikanan

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan memberikan keterangan usai diskusi bertema "Agenda Prioritas Perikanan dan Kenelayanan 2020" di Jakarta, Kamis (9/1/2020). ANTARA/Zubi Mahrofi/am.

Perlu diperkuat kebijakan yang mencakup pemberian akses kepemilikan atau pemanfaatan lokasi budidaya, permodalan, kapasitas produksi, dukungan riset, pelatihan dan investasi infrastruktur
Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengharapkan pemerintah membangun infrastruktur budidaya perikanan dalam rangka mendorong kesejahteraan nelayan.

"Dari pada benih langsung di ekspor, jadi lebih baik dipersiapkan infrastruktur, permodalan, serta teknologi untuk potensi budidaya. Jangan budidaya dibiarkan sendiri," ujar Ketua Harian KNTI Dani Setiawan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan dengan membangun infrastruktur budidaya perikanan dampaknya tentu akan terasa pada ekonomi nasional mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektar lahan maka potensial untuk budidaya perikanan, baik air tawar, payau maupun asin. Namun sayangnya, baru sekitar enam persen termanfaatkan. Itu pun, belum dikelola optimal," katanya.

Ia mengatakan negara-negara yang menguasai ekonomi perikanan dunia telah lama mengembangkan berbagai inovasi budidaya perikanan. Sebut saja Norwegia, menjadi negara eksportir perikanan terbesar kedua di dunia hanya dengan menguasai teknologi keramba jaring apung dan ikan salmon sebagai komoditas utamanya.

"Belajar dari Norwegia, mereka menjadi eksportir perikanan terbesar kedua di dunia. Mereka mulai dari budidaya kecil dan membenahi aturan. Lalu sekarang jadi industri," ucapnya.

Begitupun Vietnam dan Thailand, ia mengatakan, negara itu menempati posisi ketiga dan keempat dunia dengan udang sebagai salah satu komoditas unggulannya.

"Thailand dan Vietnam cukup bagus pengelolaannya karena mereka fokus di sektor budidaya. Hasilnya, bukan hanya untuk ekonomi tapi nelayan," katanya.

Dani Setiawan melihat budidaya perikanan di Indonesia memiliki potensi besar yang harus digarap secara serius.

Maka itu, lanjut dia, pemerintah diharapkan dapat membantu untuk merevitalisasi kolam-kolam tambak yang rusak sekaligus mengoptimalkan potensi lahan yang belum tergarap untuk dikelola rakyat secara berkelanjutan.

"Pemerintah memiliki peran besar. Perlu diperkuat kebijakan yang mencakup pemberian akses kepemilikan atau pemanfaatan lokasi budidaya, permodalan, kapasitas produksi, dukungan riset, pelatihan dan investasi infrastruktur," katanya.

Menurut dia, pemerintah dapat menggunakan seluruh sumber daya untuk mengembangkan industri budidaya pada komoditas seperti Tuna, Kepiting, Lobster yang permintaan di pasar global cukup besar.


Baca juga: KKP bangun embung dengan pola berbasis budi daya perikanan
Baca juga: KKP perlu berikan kepastian usaha budidaya perikanan
Baca juga: Menteri Edhy ingin budi daya berkontribusi terbesar sektor perikanan

 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Edhy Prabowo akan rampungkan aturan penggunaan cantrang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar