Gugatan Uni Eropa tak pengaruhi kebijakan pelarangan ekspor nikel

Gugatan Uni Eropa tak pengaruhi kebijakan pelarangan ekspor nikel

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. ANTARA/Bayu Prasetyo/aa.

Larangan nikel itu final jadi tidak bisa (diganggu) lagi. Negara ini kekayaan punya kita kok, ngapain orang lain yang urus.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak akan mempengaruhi kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel (ore) yang berlaku sejak Januari 2020.

“Larangan nikel itu final jadi tidak bisa (diganggu) lagi. Negara ini kekayaan punya kita kok, ngapain orang lain yang urus,” katanya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis.

Bahlil menuturkan kebijakan tersebut bertujuan agar industri dalam negeri melakukan hilirisasi sebab nikel merupakan bahan baku batu baterai lithium untuk sumber energi mobil listrik.

Tak hanya itu, ia menjelaskan pelarangan ekspor nikel juga merupakan bentuk transformasi ekonomi yang sedang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia.

“Biar lah kita ekspor kepada negara-negara yang membutuhkan bahan baku nikel itu berbentuk barang jadi karena kalau kita ekspor terus itu namanya menjual Tanah Air,” ujarnnya.

Baca juga: Indonesia optimistis respon gugatan Uni Eropa soal nikel di WTO

Ia memastikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tersebut tidak melanggar aturan perdagangan internasional yang diberlakukan oleh WTO karena pemerintah memiliki dasar hukum terkait aturan itu yakni UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

“Bagi kita tidak masalah kalau memang itu mau di WTO kan ya monggo-monggo saja. Itu kan hak negara orang, tidak boleh kita langgar juga,” katanya.

Bahlil menyatakan Indonesia tak perlu takut dengan gugatan tersebut sebab semua sudah berlandaskan hukum yang sah dan pasti.

“Tidak usah takut lah ngapain kayak gitu-gituan takut. Masak kita mau negara kita diatur-atur sama negara lain,” ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa (7/1), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan Indonesia optimistis dapat merespons gugatan Uni Eropa terhadap larangan ekspor bijih nikel (ore) Indonesia ke benua biru dengan mempersiapkan diri menjawab pertanyaan yang diajukan.

“Saya pikir kita optimis, kita selalu optimis kok,” katanya.
Baca juga: Bahlil berharap Dubes Indonesia promosikan iklim investasi RI

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jokowi minta Erick Thohir libatkan HIPMI kerjakan proyek BUMN

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar