Laporan dari Kuala Lumpur

Mahathir merangkap Menteri Pendidikan Malaysia

Mahathir merangkap Menteri Pendidikan Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad . (Foto ANTARA/Agus Setiawan/h-fdh)

Namun sebagaimana saya jelaskan pada awal, saya dilihat menimbulkan banyak krisis kepada kepimpinan terutama melibatkan isu Jawi, internet sekolah dan isu sarapan gratis
Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad merangkap jabatan sebagai pejabat sementara Menteri Pendidikan Malaysia setelah Menteri Pendidikan Dr Maszlee Malik mengundurkan diri.

Pengumuman rangkap jabatan tersebut disampaikan melalui siaran pers Kantor Perdana Menteri Putrajaya dan twitter Mahathir, Jumat.

Dalam siaran pers disebutkan terkait dengan kekosongan jabatan Menteri Pendidikan baru-baru ini rapat kabinet Pakatan Harapan pada Rabu (8/1) sepakat agar jabatan sementara dipegang oleh Mahathir.

Keputusan tersebut berlaku mulai (3/1) hingga Menteri Pendidikan yang baru dilantik.

Sebelumnya Menteri Pendidikan Maszlee Malik menyatakan mengundurkan diri dari Kabinet Pakatan Harapan setelah 20 bulan mengemban jabatan di kementrian tersebut.

Pengunduran diri dosen di Islamic International University Malaysia (IIUM) tersebut disampaikan dalam jumpa pers di teras Kantor Kementrian Pendidikan Malaysia (KPM) di Putrajaya, Kamis (2/1).

Saat jumpa pers anggota parlemen dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad tersebut menyampaikan program-program yang telah berhasil dilaksanakan selama menjadi menteri.

Namun program-program yang dia jalankan jarang muncul di media massa namun lebih banyak muncul isu-isu yang kontroversi.

“Namun sebagaimana saya jelaskan pada awal, saya dilihat menimbulkan banyak krisis kepada kepimpinan terutama melibatkan isu Jawi, internet sekolah dan isu sarapan gratis,” katanya.

isu Jawi adalah kebijakan Maszlee Malik yang mewajibkan sekolah-sekolah khusus China dan India (sekolah vernakuler) memasukkan pelajaran Jawi atau pelajaran Bahasa Arab Melayu dalam kurikulum mereka.

Kebijakan tersebut ditentang oleh guru-guru sekolah vernakuler namun didukung kalangan Islam dan Melayu.

Baca juga: Menteri Pendidikan Malaysia mengundurkan diri

Baca juga: Gara-gara anggaran kurang, menteri pendidikan Italia mundur

Baca juga: WNI 60 tahun divonis 10 tahun penjara di Malaysia

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar