TNI AD siap laksanakan instruksi pemerintah jaga wilayah Natuna

TNI AD siap laksanakan instruksi pemerintah jaga wilayah Natuna

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menjawab pertanyaan awak media di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (10-1-2020). ANTARA/Luqman Hakim

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan siap melaksanakan apa pun kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

"Kami laksanakan kebijakan pemerintah. Apa pun kebijakan pemerintah yang dibuat dalam hal ini Natuna, kami siap melaksanakan," kata Andika di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat.

Menurut Andika, terlepas dari persoalan konflik perbatasan di perairan Natuna, selama ini personel TNI dengan berbagai satuan yang ada telah hadir untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan Natuna.

"Jadi, bukan dalam insiden ini kemudian kami (hadir), enggak. TNI AD 'kan ada di seluruh Indonesia," katanya menegaskan.

Baca juga: Langkah Prabowo tepat selesaikan pelanggaran Natuna dengan tenang

Baca juga: ACT berangkatkan Tim Aksi Bela Indonesia ke Natuna


Mengingat jumlah prajurit TNI AD sudah cukup banyak tersebar di wilayah Natuna, menurut dia, tidak ada penambahan kekuatan militer secara permanen di kawasan itu.

"Kalau permanen enggak ada karena memang di sana (TNI AD) sudah cukup banyak," kata Andika.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati.

Baca juga: Menhan: Kedaulatan Indonesia di Natuna harga mati

"Ya, 'kan jelas, beliau (Presiden Joko Widodo) sudah katakan kedaulatan harga mati. Akan tetapi, jangan kita panas-panasi," kata Prabowo terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo atas Natuna.

Ketika ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1), Prabowo menyebutkan wilayah teritorial adalah 12 mil dari garis pangkal kepulauan dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi eksklusif.

Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, lanjut dia, kapal internasional diperbolehkan untuk berlayar melaluinya.

"Nah, kalau eksploitasi ikan atau eksploitasi mineral, itu harus kerja sama, harus izin (kepada) kita," kata Prabowo.

Baca juga: Mahfud ajak masyarakat isi kegiatan perekonomian di Laut Natuna

Dia menilai ketegangan yang terjadi karena insiden kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masuk ke wilayah ZEE Indonesia dapat diselesaikan dengan negosiasi bilateral.

"Kita cool saja, selalu saya katakan," kata Prabowo menambahkan.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

TNI AD salurkan logistik untuk korban bencana di Lebak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar