Megawati dukung sikap Jokowi soal Natuna

Megawati dukung sikap Jokowi soal Natuna

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj/pri.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung sikap tegas Presiden RI Joko Widodo terkait dengan penanganan persoalan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Prinsip politik luar negeri bebas aktif ini saya yakini sudah dipegang teguh oleh Presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan sikap tegas Presiden Jokowi dalam menangani persoalan di perairan Natuna," kata Megawati dalam pidato politiknya pada Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 PDIP di JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, kapal-kapal ikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dikawal Coast Guard China melakukan pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Laut Natuna Utara.

Baca juga: TNI AD siap laksanakan instruksi pemerintah jaga wilayah Natuna

Baca juga: Langkah Prabowo tepat selesaikan pelanggaran Natuna dengan tenang


Hal itu membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sejumlah kapal perangnya untuk menjaga keamanan laut.

Menurut Megawati, prinsip bebas aktif bukan berarti mengambil sikap netral atau jadi penonton terhadap peristiwa yang terjadi di dunia.

"Bebas bukan berarti tidak punya pendirian, bukan berarti pula cuci tangan atau defensif. Kita aktif, berprinsip, dan berpendirian," ucapnya.

Ia pun mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan adalah bukan hal yang dapat dinegosiasikan.

"Prinsip kita, kita tegaskan pada dunia adalah Pancasila. Pendirian kita aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Aktif pada persahabatan segala bangsa, aktif dalam memperjuangkan lenyapnya penindasan kepada negara mana pun. Pendirian bebas aktif tersebut secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, yang lagi-lagi harus dimulai dari riset nasional kita," tutur Megawati.

Baca juga: Menhan: Kedaulatan Indonesia di Natuna harga mati

Megawati pun meyakini prinsip yang sama diterapkan Presiden Jokowi dalam membentuk Badan Riset Nasional. Dia meminta tak ada campur tangan asing yang mencoba masuk ke dalam badan riset tersebut.

"Prinsip yang sama juga saya yakin juga menjadi pertimbangan utama Presiden Jokowi dalam membentuk badan riset nasional. Jangan sampai di dalam bentuknya nanti ada tangan-tangan luar yang mencoba untuk masuk ke dalam itu Pak Presiden. Saya mengingatkan. Jadi, harus pyur dari bangsa untuk bangsa kita sendiri," kata Megawati.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Syukuri kepulangan dari Natuna ke Sultra, keluarga gelar Haroa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar