Marwan: Transmigran di Natuna perlu diperhatikan kesejahteraannya

Marwan: Transmigran di Natuna perlu diperhatikan kesejahteraannya

Anggota DPR-RI Marwan Jafar. ANTARA/Handouts.

nelayan transmigran tentunya dapat berkontribusi menjaga atau merawat eksistensi kedaulatan NKRI
Pati (ANTARA) - Pemerintah didorong untuk lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan para transmigran yang berada di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, termasuk nelayan transmigran juga perlu diberikan fasilitas, kata anggota DPR RI Marwan Jafar.

"Selain potensi perikanan di perairan Natuna yang cukup besar, keberadaan para nelayan transmigran tentunya dapat berkontribusi menjaga atau merawat eksistensi kedaulatan NKRI," ujarnya saat melakukan reses di Pati, Jumat.

Ia berharap ketika nelayan transmigran maupun warga transmigran lainnya memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, tidak ajan tertarik untuk balik ke daerah asalnya.

Keberadaan nelayan transmigran tersebut, kata politisi PKB itu, merupakan program pemerintahan kabinet yang lalu, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menggelar transmigrasi ke Natuna yang sebagian terdiri dari para nelayan-nelayan dari Pantura Pulau Jawa.

Baca juga: Guskamla Koarmada I imbau nelayan beraktivitas normal
Baca juga: Kesatuan nelayan minta pemerintah tidak negosiasi soal perairan Natuna


Saat itu, kata dia, juga akan didirikan sekolah vokasi atau kejuruan perikanan untuk meningkatkan keterampilan para nelayan transmigran.

Marwan yang pernah menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyarankan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju terus membantu kebutuhan warga masyarakat Natuna, termasuk para transmigran dengan penyediaan fasilitas yang layak dan memadai.

Di antaranya, rumah dan tanah, fasilitasi untuk bekerja, pendidikan, rumah sakit, dan bantuan kapal buat nelayan, selain juga pengamanan secara militer.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mendukung sikap tegas Presiden Jokowi dalam konteks masuknya kapal-kapal nelayan China secara ilegal di Natuna.

Baca juga: Anggota DPR ingin perizinan operasional nelayan di Natuna dipermudah
Baca juga: Mahfud: 470 nelayan sudah mendaftar ke Natuna


Ia menegaskan tidak ada tawar-menawar kedaulatan hukum atau kompromi wilayah, serta sekaligus memprioritaskan upaya diplomatik damai atas pelanggaran hukum di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal-kapal China yang berlayar hingga masuk di perairan Natuna.

Ratusan nelayan asal Pantura Timur, seperti dari Pati dan Rembang juga menyatakan kesediaannya melaut ke Pulau Natuna demi menjaga NKRI.

Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Pati Heri Budiarto membenarkan bahwa 100-an nelayan asal Kabupaten Pati memang berencana melaut ke Natuna.

"Saat ini, kami baru mengurus surat perizinan untuk berangkat ke Natuna," ujarnya.

Ia berharap ada jaminan keamanan selama melaut di Natuna serta kemudahan dalam hal-hal lain yang dibutuhkan nelayan. 

Baca juga: Jokowi minta nelayan Natuna optimalkan pemanfaatan sarana perikanan
Baca juga: Luhut ingin ada pangkalan nelayan di Natuna Utara

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar