Akademisi: Pemanfaatan tanah dan ruang jadi sektor penting lingkungan

Akademisi: Pemanfaatan tanah dan ruang jadi sektor penting lingkungan

Akademisi dan pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Hariadi Kartodihardjo memberikan paparan terkait pemanfaatan tanah dan ruang pada suatu diskusi di Jakarta, Jumat (10/1/2020). ANTARA/Muhammad Zulfikar

tidak tepat melindungi kepentingan kelompok tertentu dari sisi ekonomi dengan mengorbankan masyarakat banyak serta ekologi atau lingkungan
Jakarta (ANTARA) - Akademisi dan pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Hariadi Kartodihardjo mengatakan segala sesuatu yang berketentuan dengan pemanfaatan tanah dan ruang merupakan sektor terpenting dalam konteks lingkungan.

"Yang terpenting saat berbicara tentang lingkungan bukanlah lokasinya, melainkan sektor dari lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini ialah pemanfaatan tanah dan ruang," katanya dalam diskusi Catatan Kritis Lingkungan Hidup 2020 di Jakarta, Jumat.

Pemanfaatan tanah dan ruang tersebut meliputi berbagai macam hal di antaranya persoalan tambang dan semacamnya serta pengembangan perumahan yang sekaligus menempati kawasan lindung. Kemudian, juga mencakup perilaku-perilaku yang meminimalisir daerah resapan di kota.

Contohnya, kata dia, masalah pengembangan perumahan di kawasan lindung dapat ditemui di kawasan Bandung Utara khususnya juga Kabupaten Bandung dan Kota Bandung secara umum. Hal itu sudah terjadi sejak beberapa puluh tahun lalu.

"Bandung Utara itu merupakan kawasan lindung yang sudah dijejali perumahan," ujarnya.

Menurutnya, hal itu tidak seharusnya dilakukan sebab implikasinya tidak hanya jangka pendek, melainkan juga berdampak jangka panjang.

Baca juga: Aktivis ingatkan risiko alih fungsi kawasan hutan di Bengkulu
Baca juga: Sumatera Selatan diminta tahan laju alih fungsi lahan pertanian
Baca juga: Alih fungsi lahan persawahan jadi permukiman dihentikan


Contoh lainnya ialah tambang ilegal di kawasan Lebak, Banten yang mengakibatkan banjir bandang.

Ia mengatakan, masalah di permukaannya terkait penegakan hukum namun dibaliknya terdapat soal perizinan sebab sebelum tambang itu beroperasi tentunya mustahil tidak diketahui oleh unsur-unsur dinas pertambangan di pemerintahan daerah.

"Saya kira tidak tepat melindungi kepentingan kelompok tertentu dari sisi ekonomi dengan mengorbankan masyarakat banyak serta ekologi atau lingkungan," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menyarankan ke depan pemerintah dan pihak terkait perlu memperhatikan pemanfaatan tanah dan ruang tanpa harus mengorbankan sisi lingkungan.

Baca juga: 1.000 hektare kawasan hulu Citarum beralih fungsi
Baca juga: Perpanjangan moratorium hutan diperdebatkan
Baca juga: Gubernur Kepri ajukan alih status 6.000 ha hutan


Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kilas NusAntara Pagi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar