"Dengan kemampuan teknologi yang dimiliki, diyakini pemerintah mampu mengungkap dan menangkap pembuat situs tersebut," kata Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Prof. DR. Hasan Bakti Nasution, MA di Medan, Kamis.
Selain menghina ummat Islam, kata Nasution, praktik penistaan tersebut harus diungkap karena merupakan upaya untuk memecah belah, sekaligus untuk menimbulkan kerusuhan.
Jika tidak diungkap dan diproses secara hukum, dikhawatirkan praktik penistaan tersebut akan terus berlanjut dan dapat memancing kemarahan ummat Islam.
Pemerintah harus menyadari bahwa agama adalah sesuatu yang sangat sensitif dan mudah dijadikan "objek" untuk menimbulkan kerusuhan sosial.
Untuk membela agama yang dianut dan dipercayainya, seseorang bersedia melakukan apa saja meski harus berkorban nyawa. "Karena itu, praktik penistaan itu harus diungkap dan ditindak tegas agar tidak memberikan preseden yang buruk," katanya.
Menurut dia, pelaku penistaan melalui situs tersebut mungkin saja ingin menciptakan kerusuhan dengan menggunakan agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam.
Apalagi jika dikaitkan dengan proses Pemilu dan pemilihan presiden yang sudah di depan mata, katanya.
Namun, MUI Sumut mengimbau agar ummat Islam tidak mudah terprovokasi dengan upaya pihak yang tidak bertanggung jawab itu serta menyerahkan penyelesaiannya kepada pemerintah, khususnya unsur penegak hukum.
"Jadikan peristiwa ini sebagai motivasi untuk semakin memahami dan mempelajari Islam," kata Guru Besar IAIN Sumut itu.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
