Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Marwan di Sungailiat, Senin mengatakan, penertiban dengan cara merobohkan puluhan rumah warga karena berada di kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin resmi.
Marwan mengatakan, pembongkaran rumah warga tanpa izin itu bertujuan guna menjaga kawasan hutan lindung tetap lestari dari berbagai kegiatan masyarakat tanpa izin.
"Sebelum kami melakukan eksekusi penertiban rumah, sebelumnya sudah melayangkan surat kepada warga untuk membongkar rumahnya sendiri," kata Marwan.
Dikatakan dia, pihaknya merobohkan rumah warga karena pemiliknya sampai dengan batas yang ditentukan tidak melakukannya sendiri, meskipun sebagian warga lainnya sudah membongkarnya.
Dalam penertiban puluhan rumah warga di kawasan hutan lindung tersebut, kata dia, pihaknya melibatkan ratusan personel gabungan baik dari TNI, Polri, Satpol PP maupun Tagana dari provinsi dan Kabupaten Bangka.
"Kami melibatkan tim gabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan penertiban itu, dan alhamdulillah berjalan lancar," katanya.
Pihaknya berjanji membantu pemindahan warga yang rumahnya terkena dampak penertiban ke tempat lain untuk dan memberikan layanan penampungan sementara bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal.
Dia mengatakan luas kawasan hutan lindung yang berada di Lintas Timur Sungailiat mencapai 1000 hektar lebih, kawasan tersebut harus dijaga sesuai dengan ketentuan berlaku.
Dari pantauan di lapangan, penertiban rumah warga dengan berbagai ukuran di kawasan hutan lindung dilakukan dengan menggunakan alat berat.
Baca juga: Lapak PKL dan gubuk liar di atas saluran air Cengkareng dibongkar
Baca juga: Dihadang warga, Satpol PP tetap bongkar 30 bangunan di Puncak
Baca juga: Aparat tertibkan puluhan bangunan liar di jalur hijau Kalideres
Baca juga: Pemkab Bekasi tertibkan bangunan liar di jalur mudik
Pewarta: Kasmono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
