Pernyataan itu dia sampaikan menyusul adanya wacana pemerintah pusat akan membangun pangkalan militer di Natuna guna memperkuat pertahanan dan keamanan dari klaim negara asing maupun pencurian ikan ilegal perairan Natuna.
Baca juga: TNI akan geser pasukan ke wilayah Natuna
Baca juga: Pangkalan militer di Natuna sangat penting
"Selama ini kekuatan militer Natuna hanya terpusat di ibu kota pemerintahan yaitu di Ranai," kata Arga, Senin (13/1).
Padahal, kata dia, konflik laut Natuna Utara yang kerap terjadi lebih banyak dihadapi masyarakat khususnya nelayan pulau terluar seperti, Pulau Subi yang berbatasan langsung dengan jalur lintasan kapal dunia tersebut .
"Jarak antara ibu kota (Ranai) ke Pulau Subi sekitar tujuh jam. Tentu sangat sulit bagi nelayan Natuna untuk melapor ke aparat keamanan jika terjadi konflik di perairan tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengharapkan dengan adanya pangkalan militer di Pulau Subi, maka nelayan akan merasa tenang dan aman melaut karena aktivitas mereka dapat dipantau oleh pihak keamanan.
Bukan tanpa alasan, menurut dia, nelayan pulau terluar selama ini tak luput dari intervensi atau ancaman dari nelayan asing yang mencuri ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara.
Apalagi belakangan ini marak aktivitas nelayan China beroperasi di perairan tersebut dengan didampingi "Coast Guard" negara berjuluk tirai bambu itu.
"Intinya kami sangat mendukung pembangunan pangkalan militer di pulau terdepan agar nelayan lokal tak takut melaut," tuturnya.
Ketua KNPI Natuna, Haryadi turut mendukung wacana pemerintah pusat membangun pangkalan militer di Natuna demi menjaga kedaulatan NKRI.
Dia pun mendorong pembangunan dipusatkan di Pulau Subi. Alasannya, di pulau tersebut ada landasan peninggalan Jepang.
"Mudah-mudahan TNI bisa kembali mengaktifkan landasan itu sebagai penguatan pertahanan NKRI," ucapnya.
Baca juga: Pembangunan pangkalan militer Natuna kelanjutan pemerataan pembangunan
Baca juga: Semua negara diperlakukan sama tentang pencurian ikan
Haryadi turut menambahkan, selain penguatan pertahanan dan keamanan. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan SDM nelayan Natuna.
Penguatan dimaksud ialah dengan membantu sarana dan prasarana nelayan seperti armada berikut peralatan tangkap yang modern.
Dikatakannya, selama ini nelayan lokal hanya menggunakan peralatan tangkap yang sangat tradisional seperti pancing ulur.
Menanggapi rencana pemerintah pusat mendatangkan nelayan pantai utara (pantura) Jawa ke Natuna. Menurutnya pemerintah sebaiknya memberdayakan nelayan lokal.
Nelayan tempatan, lanjut dia, sebenarnya juga mampu melaut ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), hanya saja tak ditopang perlengkapan yang memadai.
"Pemerintah fokus saja bantu nelayan Natuna dibanding mendatangkan nelayan Pantura, kita khawatir nanti justru menimbulkan konflik sesama nelayan daerah," ucap Haryadi.
Baca juga: Penangkapan kapal ikan China sesuai prosedur internasional
Baca juga: Susi Pudjiastuti minta pemerintah tegakkan hukum bagi pencuri ikan
Pewarta: Ogen
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
