Pengamat ingin beban transportasi warga di bawah 10 persen penghasilan

Pengamat ingin beban transportasi warga di bawah 10 persen penghasilan

Salah satu moda transportasi umum di Jakarta, yaitu rangkaian kereta MRT, melintas di bawah Halte Transjakarta Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) koridor 13 di Jakarta, Selasa (31/12/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

beberapa kota di dunia yang transportasi umumnya sudah bagus, belanja transportasi masyarakatnya tidak lebih dari 10 persen.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setijowarno menginginkan beban transportasi sehari-hari yang digunakan warga untuk mobilisasi sebaiknya dapat ditekan seminimal mungkin hingga rata-rata di bawah 10 persen dari penghasilan warga.

"Hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan pada 2013 menyebutkan pengguna KRL Jabodetabek mengeluarkan 32 persen dari pendapatan tetap bulanan untuk belanja transportasi rutin," kata Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Djoko mengemukakan, Bank Dunia mensyaratkan maksimal 10 persen dari pendapatan tetap bulanan dibelanjakan untuk transportasi rutin.

Bahkan, lanjutnya, beberapa kota di dunia yang transportasi umumnya sudah bagus, belanja transportasi masyarakatnya tidak lebih dari 10 persen.

Baca juga: LRT Jakarta wajah baru transportasi ibu kota

Djoko yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu berpendapat, karena ongkos belanja transportasi tinggi, di Indonesia setiap rapat atau pertemuan ada istilah menyediakan uang transportasi bagi peserta yang hadir.

Menurut dia, hal seperti itu tidak pernah terjadi di negara yang layanan transportasi umumnya bagus. Persentase masyarakat yang menggunakan transportasi umum sudah lebih dari 50 persen.

Ia mengapresiasi sekarang sudah terbentuk perusahaan patungan antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT MRT Jakarta, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MIJT).

Djoko mengingatkan, integrasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai standar pelayanan dan operasional maksimal untuk memberikan dampak yang besar dan menyeluruh. Ketepatan waktu dan kemudahan dalam berpindah (mobilitas) akan selalu menjadi alasan utama pemilihan moda transportasi untuk menunjang mobilitas warga kota.

"Tanpa integrasi, jangan harap memiliki kota dengan sistem transportasi yang manusiawi dan efisien bagi penduduknya," ucapnya.

Baca juga: JICA siap bekerja sama kembangkan MRT di kota selain Jakarta

 PT Kereta Api Indonesia dan PT MRT Jakarta menyalurkan Rp80 miliar sebagai modal dasar untuk perusahaan patungan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang baru terbentuk.

"Modal dasar yang telah kita putuskan nilainya Rp80 miliar. Modal itu dibagi 49 persen ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan 51 persen ditanggung oleh PT MRT Jakarta," ujar Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar di Jakarta, Jumat (10/1).

Pada Jumat (10/1), bertempat di Kantor Kementerian BUMN RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani "Perjanjian Pemegang Saham antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia Persero".

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap integrasi antarmoda yang dilakukan PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia bisa menarik minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, sehingga penggunaannya kian meningkat.

“Diharapkan ini bisa memudahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Saat ini baru 25 persen masyarakat di Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Kami ingin ke depannya 75 persen masyarakat menggunakan angkutan umum,” katanya.
Baca juga: Menhub: Integrasi MRT-KAI bisa tingkatkan penggunaan angkutan massal

Berdasarkan informasi dari Pemprov DKI Jakarta, fase awal dari kerja sama ini adalah untuk menata empat stasiun, yaitu Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Senen, dan Stasiun Sudirman.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemprov DKI tingkatkan integrasi antarmoda tranportasi umum

Komentar