KKP jadi percontohan "smart office" bagi ASN, begini cara kerjanya

KKP jadi percontohan "smart office" bagi ASN, begini cara kerjanya

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja. ANTARA/HO-Dokumentasi KKP

Melalui aplikasi ini diharapkan penyuluh perikanan juga mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi percontohan dalam pengembangan penerapan sistem kerja smart office bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan prioritas utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam rangka mengembangkan sistem kerja Smart Office bagi ASN, KKP terpilih menjadi salah satu pusat percontohan role model ASN bekerja secara mobile dari lapangan," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja di Jakarta, Selasa.

Sjarief memaparkan salah satu contoh penerapannya yaitu pada jabatan fungsional penyuluh perikanan. Nantinya, lanjut dia,, setiap kinerja penyuluh perikanan akan dipotret melalui sistem e-Penyuluh.

"Melalui aplikasi ini diharapkan penyuluh perikanan juga mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan," ujar Sjarief.

Sistem aplikasi modul e-Penyuluh, lanjutnya, digunakan pula sebagai alat bantu terukur berbasis web dan mobile dalam pelaksanaan layanan penyuluhan di lapangan, sehingga penyuluh perikanan dapat melaporkan hasil kinerjanya tanpa harus datang ke kantor.

Sebelumnya, BRSDM KKP mendorong terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui sertifikasi kompetensi yang dinilai bakal dapat meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas pekerja perikanan di Tanah Air.

"Selama ini, SDM Indonesia sering kali dihadapkan pada profesionalitas yang masih di bawah standar. Padahal, dunia kerja modern sangat menuntut profesionalitas maksimal. Salah satu faktor yang membuat SDM Indonesia masih belum memiliki daya saing maksimal adalah belum adanya standar kompetensi kerja yang dapat diterapkan dan diakui secara global, khususnya dalam lingkup nasional," kata Sekretaris BRSDM Maman Hermawan.

Baca juga: KKP dorong perwujudan SDM unggul melalui sertifikasi kompetensi

Baca juga: Menteri Edhy Prabowo: Jangan ragukan SDM perikanan Indonesia


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Frekuensi ekspor komoditas perikanan Sumbar 2019 turun

Komentar