TII: Pengerahan nelayan Pantura berpotensi picu konflik horizontal

TII: Pengerahan nelayan Pantura berpotensi picu konflik horizontal

Seorang nelayan memilah rengkam yang terjaring di jalanya di Desa Tanjung, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (14/1/2020). Menurut nelayan, rengkam (Sargassum) yang merupakan sejenis rumput laut tersebut dijual dengan harga keringnya Rp1.200 per kilogram untuk bahan pakan ternak dan pupuk tanaman. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII) Rifqi Rachman mengatakan pengerahan nelayan Pantura ke Natuna berpotensi memunculkan konflik horizontal di wilayah itu.

"Nelayan Natuna menolak wacana pengiriman nelayan pantura untuk melakukan aktivitas di Laut Natuna Utara. Alih-alih berupaya menguatkan nelayan lokal, salah satu alternatif yang muncul dari Jakarta itu justru berpotensi menghadirkan permasalahan horizontal di sana," ujar Rifqi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan isu soal Natuna yang mulai bergeser menegaskan bahwa problem di wilayah perbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan soal kedaulatan, namun juga persoalan human security masyarakat di sana.

Dia menilai bahwa sebetulnya nelayan, sebagai kelompok paling terdampak dari isu ini, dihadapkan pada problem lain yang tidak lagi berkaitan dengan nelayan asing dan aktivitas ilegalnya.

Dia mengatakan inventarisasi masalah yang sudah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada nelayan lokal Natuna beberapa waktu lalu seharusnya bisa menggeser narasi pengiriman nelayan dari Pantura.

Menurutnya, Menteri Edhy sudah menyadari betul bahwa pembangunan tempat pengolahan ikan, peningkatan kapasitas kapal, hingga akses terhadap sumber daya seperti air bersih menjadi poin permasalahan riil nelayan lokal di Natuna.

"Karena sudah disampaikan secara langsung oleh nelayan Natuna,” kata dia.

Dia memandang apa yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejatinya menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat sudah menyadari pentingnya menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.

Pendekatan kesejahteraan dalam pengelolaan wilayah perbatasan ini, kata dia, tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan penerapan pendekatan lainnya, yang disebut sebagai pendekatan teritorialistik. Keduanya, kata dia, justru bersifat komplementer.

“Pembayangan sederhananya, nelayan Natuna bisa melakukan aktivitas melautnya dengan optimal, sambil mendapat penjagaan keamanan dari pihak berwenang yang mewakili entitas negara,” jelas Rifqi.

Rifqi menilai, momentum yang ada harus dimaksimalkan oleh Pemerintah Pusat dalam memperlihatkan keseriusannya dalam mengelola kawasan perbatasan.

“Dengan menyinergikan sisi human security dan state security, kawasan perbatasan Indonesia yang sering digaungkan sebagai wajah negara betul-betul akan mencerminkan sebuah kawasan yang tangguh, karena memiliki keseimbangan dari sisi kedaulatan wilayah dan sisi kedaulatan masyarakat perbatasan,” jelas Rifqi.

Baca juga: Nelayan perlu jaminan keselamatan melaut di Natuna

Baca juga: Pengamat: prioritaskan nelayan lokal untuk kawasan perairan Natuna

Baca juga: Gubernur Babel pastikan nelayan aman melaut di Natuna


Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020

TNI AL tangkap nelayan Vietnam pencuri ikan di Natuna Utara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar