Namun nyatanya, jika diberikan opsi kebijakan antara normalisasi dan naturalisasi, masyarakat lebih memilih kebijakan normalisasi ala mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Ada indikasi bahwa apapun program yang diluncurkan, asalkan ada nama Anies maka akan dinilai baik. Ini kan contoh buruk dalam kebijakan publik, bahwa memang ada persoalan populisme yang membuat persoalan saat ini tidak efektif," ujar Jefri di Jakarta, Rabu.
Hal itu terpapar dalam survei metode eksperimental yang dilakukan September hingga Oktober 2019 dengan total responden 300 orang. Responden ditanyakan program apa yang tepat untuk tangani banjir di Jakarta, apakah melalui normalisasi Ahok atau naturalisasi program Anies.
Hasilnya, sebanyak 52 persen responden kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen.
Baca juga: Pengamat: Banjir awal tahun Jakarta akibat curah hujan tinggi
Baca juga: Klaim asuransi banjir di Jabodetabek capai Rp1,14 triliun
Baca juga: Ditlantas Polda Metro: 35 titik jalan di Jakarta rusak akibat banjir
Namun, saat responden diberikan pertanyaan kontrol atau penjelasan konsep normalisasi dan naturalisasi tanpa mencantumkan nama Ahok dan Anies, responden justru lebih banyak yang menganggap penjelasan dari konsep normalisasi lebih baik ketimbang naturalisasi.
Perbandingan pemilih normalisasi Ahok sebanyak 50,7 persen, jika berbanding naturalisasi Anies sebanyak 35,7 persen. Sisanya tidak menjawab.
Adapun pertanyaan dari penjelasan konsep normalisasi yang diberikan kepada responden yakni "Melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah".
Sedangkan pertanyaan dari penjelasan konsep naturalisasi yakni "Melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan resiko penggusuran lebih tinggi."
"Kita gunakan itu karena ada indikasi kelekatan nama gubernur mempengaruhi sikap mereka, sehingga di kuesionernya kita lekatkan nama Anies," ujar dia.
"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies, tapi ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebih sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," ujar dia melanjutkan.
Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri hingga saat ini masih ada polarisasi yang berlangsung di kalangan masyarakat.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
