Anies dinilai politisasi bencana banjir untuk naikkan elektabilitas

Anies dinilai politisasi bencana banjir untuk naikkan elektabilitas

Orator massa Jakarta Bergerak Abu Janda Pada saat konpers di depan Patung Arjuna Wiwaha, Selasa (14-1-2020). ANTARA/Livia Kristianti

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Populi Center Jefrie Ardiansyah menilai Gubernur DKI Anies Baswedan mempolitisasi bencana banjir untuk keperluan menaikkan elektabilitas ketimbang fokus berbicara konkret soal pengendalian banjir.

Jefrie pun menilai sikap Anies dengan tidak menyampaikan langkah rasional pengendalian banjir, misalnya pembuatan situ, waduk, atau tuntasnya pengerjaan naturalisasi yang digaungkannya.

"Dia hanya sibuk menjawab keluhan netizen dan pernyataan yang menurut dia merugikan secara politis. Justru Anies sendiri yang mempolitisasi banjir itu sendiri," kata Jefrie di Jakarta, Rabu (15/1).

Baca juga: "Anies" berpengaruh, tapi masyarakat pilih kebijakan normalisasi Ahok

Baca juga: Jakarta Bergerak akan lakukan aksi hingga Anies turun

Baca juga: Pendukung Anies bergerak menuju kubu kontra karena info palsu


Ia menyoroti sejumlah pernyataan Anies kepada media saat mengunjungi kawasan terdampak banjir, seperti anak kecil senang saat ada banjir, memerintahkan pihak kelurahan untuk berkeliling memberikan peringatan dini terjadinya banjir menggunakan toa pengeras suara.

Menurut Jefri, seharusnya Anies memberi pernyataan yang lebih konkret, seperti rencana akan membuat waduk atau memperbarui mesin pompa yang ada di Jakarta.

Kebijakan-kebijakan baik terdahulu yang dianggapnya berseberangan dengan kepentingan di kalangannya sendiri, akan sangat dihindari Anies demi menunjukkan citranya yang berbeda dari pemimpin lainnya di mata publik.

"Anies justru terjebak dalam eksluvitas populisme. Dia selalu keluarkan statement yang berseberangan dengan pihak yang berseberangan dengannya. Padahal (pemilihsn presiden) 2024 masih jauh," ujarnya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ridwan Kamil ungkap alasan tak hadiri panggilan Komisi V DPR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar