PKPI yang mendapat nomor urut tujuh dalam urutan peserta Pemilu legislatif 2009 ini senada dengan partai politik nasionalis lainnya memiliki misi mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, efektif, efisien, bersih dan taat.
Selain itu, berwibawa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mampu bersaing dan dihormati dalam pergaulan dunia.
Parpol berlambang perisai Garuda dihiasi padi dan kapas dengan warna merah putih ini, sejak awal didirikan tahun 1998 diarahkan untuk menjadi gerakan yang menyatukan putra-putra bangsa untuk bertindak, meluruskan dan memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Situs PKPI menyebutkan, sejarah partai ini dimulai pada 1998, ketika masa reformasi ditandai krisis multi dimensi. Kondisi dalam negeri Indonesia saat itu tidak menentu, masyarakat dilanda ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan negara. Perekonomian terpuruk, kriminalitas tinggi dan korupsi yang merajalela telah menyebabkan rakyat semakin menderita.
Semua itu seakan sambung-menyambung melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme memudar, disintegrasi muncul di berbagai pelosok negeri. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai terancam.
Kondisi yang memprihatinkan tersebut telah mendesak sekelompok putra-putra bangsa untuk berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menentukan langkah dan solusi yang tepat. Setelah melalui proses cukup panjang, akhirnya sepakat membentuk suatu gerakan moral yang dinamakan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada pertengahan tahun 1998.
Gerakan ini dimotori mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Sutrisno, Tatto S. Pradjamanggala, Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmaja, Hayono Isman, Udju S. Dinata dan David Napitupulu.
GKPB disosialisasikan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru Tanah Air. Dalam waktu yang relatif singkat, GKPB telah tersebar dan dideklarasikan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Sesuai perkembangan politik yang membuka peluang berdirinya banyak partai politik (multi partai), sebagian penggagas GKPB, yaitu Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Tatto S. Pradjamanggala dan Hayono Isman menganggap perlu membentuk partai politik untuk menajamkan perjuangan GKPB dalam berpartisipasi menentukan arah kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengikuti Pemilihan Umum 1999.
Pendiri GKPB yang lain, yaitu Siswono Yudhohusodo, David Navitupulu dan Sarwono Kusumaatmadja melanjutkan perjuangan melalui GKPB, dengan tetap memberikan dukungan terhadap partai politik yang dibentuk.
Langkah berikutnya adalah menyusun Panitia Pembentukan Partai Politik yang diumumkan pada 15 Desember 1998 di Gedung Jakarta Design Center (JDC) dengan Ketua Edi Sudradjat dan Sekretaris Tatto S. Pradjamanggala. Sebulan kemudian, diselenggarakan Deklarasi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada 15 Januari 1999 di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.
PKPI dipimpin Ketua Umum Edi Sudradjat dan Sekretaris Jenderal Hayono Isman dibantu Tatto S. Pradjamanggala, Suryadi, Meutia Hatta Swasono, Anton J. Supit, John Pieris, Sutradara Gintings serta Udju S. Dinata.
Pada Muspimnas PKPI di Jakarta, Januari tahun ini, Dr. Meuthia Farida Hatta Swasono yang juga Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu terpilih sebagai Ketua Umum partai ini. Meuthia juga telah menyatakan diri siap diajukan untuk menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2009.
"Jika partai dan rakyat percaya dan menghendaki, saya siap dicalonkan," katanya beberapa waktu lalu.
Persiapan Pemilu
Sebelum menuju Pemilu Presiden, Meuthia menyiapkan partainya untuk terlebih dahulu fokus pada Pemilu Legislatif pada April 2009 dengan meningkatkan sosialisasi keberadaan partai nomor tujuh ini kepada seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh kadernya untuk mendorong masyarakat agar tidak golput pada Pemilu 2009. Sebab, cita-cita baik untuk membangun bangsa tidak akan tersalurkan dengan golput atau tidak melaksanakan hak pilih.
Golput juga bisa disebabkan oleh keteledoran warga sehingga kader PKPI disarankan untuk selalu mengingatkan warga sekitarnya mengenai pelaksanaan dan pentingnya mengikuti Pemilu.
Meuthia mengatakan, meski PKPI menargetkan minimal perolehan suara 7 juta suara, namun diharapkan dukungan yang diperoleh bisa lebih dari itu, terutama dukungan dari kaum perempuan. Hal itu sebagai kompensasi dari komitmen PKPI yang selalu mendukung batas minimal 30 persen perempuan di legislatif sesuai amanat undang-undang yang harus dipatuhi.
PKPI juga selalu mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Putri proklamator ini mengatakan, sudah saatnya perempuan dilibatkan dalam dunia politik, khususnya dalam partai politik.
Sekjen DPN PKPI Samuel Samson optimistis kehadiran Meutia mampu mendongkrak perolehan suara pada Pemilu 2009. Menurut dia, selama ini publik melupakan keberadaan keturunan Bung Hatta. "Yang sering diangkat ke permukaan justru keturunan Bung Karno. Padahal, Bung Hatta juga memegang peranan penting terbentuknya NKRI," kata Samuel.
Nomor urut perserta Pemilu : 7
Pengurus
Ketua Umum : Meuthia Farida Hatta Swasono
Sekjen : Samuel Samson
Wakil Sekjen : Jefry Palijama, Huala Siregar, Mutiah Hal Asani, Rully Sukarta, Denny Andreas, Lita Perdita
Bendahara Umum : Bea Larasati Iskandar
Wakil Bendahara : Hanadi Santosa, Danni W Suharto
Alamat
Jl. Cilandak Raya KKO No. 32
Jakarta Selatan 12560
Telp: (021) 7807653 / 7807656
Fax: (021) 7807653 / 7807657
Oleh Oleh Dody Ardiansyah
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
