BPBD sebut Rp4 miliar untuk enam set DWS

BPBD sebut Rp4 miliar untuk enam set DWS

Petugas BPBD memperlihatkan aplikasi sistem peringatan bencana dini untuk mengurangi resiko banjir Sungai Citarum atau Flood Early Warning and Early Action System (FEWEAS), saat diluncurkan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/12/2017). International Federation of Red Cross and Red Crescent Socities (IFRC), PMI dan Zurich Insurance Indonesia (ZII) meluncurkan FEWEAS guna membantu mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir, mendukung kesiapsiagaan PMI, mengurangi risiko kerugian akibat banjir, mitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)

Ini (toa) berbunyi saat pintu air siaga 3, bersamaan dengan peringatan dini yang dikirimkan SMS blast dan WhatsApp grup kelurahan-kelurahan
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjelaskan bahwa anggaran Rp4 miliar pada 2020 untuk pengadaan enam set alat sistem peringatan dini digital atau Digital Warning System (DWS) di enam titik bukan hanya pengeras suara (speaker).

"Tahun 2020 ini, pengadaan enam set DWS anggarannya Rp4,03 miliar, sesuai dengan nilai yang ada di e-budgetting," kata Kepala Pusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Insyaf saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Enam titik DWS tersebut, kata Insyaf, akan berada di enam kelurahan yakni di Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate dan Marunda.

"Enam itu sudah memenuhi kebutuhan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Menambah yang sudah ada sebelumnya 14 titik," ucap Insyaf.

Insyaf menjelaskan DWS tersebut berupa pengeras suara atau toa jarak jauh. Setiap DWS terdiri dari empat pengeras suara yang dipasang di satu tiang mengarah ke empat mata penjuru angin, dengan jarak dengar mencapai hingga 500 meter.

Insyaf menyebutkan DWS tersebut terkoneksi dengan sistem peringatan dini banjir.

Baca juga: Anies akan gunakan toa untuk sampaikan peringatan dini banjir

Menurut dia, saat tinggi muka air bendungan atau pintu air mencapai siaga 3, DWS secara otomatis akan berbunyi sebagai peringatan banjir kepada warga

"Ini (toa) berbunyi saat pintu air siaga 3, bersamaan dengan peringatan dini yang dikirimkan SMS blast dan WhatsApp grup kelurahan-kelurahan," ujarnya.

Lebih lanjut, selain pengadaan DWS, BPBD juga menganggarkan biaya pemeliharaan alat DWS yang keduanya dianggarkan dalam nomenklatur pemeliharaan dan pengembangan Pusdatin (DIMS, EWS, Medsos, & Call Center 112).

Untuk pemeliharaan DWS, BPBD menganggarkan Rp165 juta untuk 14 set alat DWS di 14 titik.

Adapun 14 set alat DWS yang terdapat di 14 kelurahan yakni:
1. Ulujami, Jakarta Selatan,
2. Petogogan, Jakarta Selatan
3. Cipulir, Jakarta Selatan
4. Pengadegan, Jakarta Selatan
5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan
6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan
7. Rawa Buaya, Jakarta Barat
8. Kapuk, Jakarta Barat
9. Kembangan Utara, Jakarta Barat
10. Kampung Melayu, Jakarta Timur
11. Bidara Cina, Jakarta Timur
12. Cawang, Jakarta Timur
13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur
14. Kebon Pala, Jakarta Timur.

Sebelumnya, sempat ramai pembicaraan mengenai dana ini yang disebut di berbagai media adalah dana untuk belanja pengeras suara atau "toa" yang sempat disinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membicarakan peringatan dini bencana banjir di Jakarta.

Baca juga: Sepekan, hari pertama masuk sekolah hingga penanganan pascabanjir

Saat itu Anies  meminta petugas kelurahan untuk keliling kampung menggunakan toa atau pengeras suara sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana selain mengandalkan penyebaran via SMS. Hal tersebut menanggapi peringatan dini dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Jadi kelurahan, bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya [jika terdapat bencana yang akan menimpa Jakarta]," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Mantan Mendikbud itu menuturkan pihaknya menggunakan metode tersebut setelah melakukan peninjauan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Pengamat: Banjir awal tahun Jakarta akibat curah hujan tinggi

Hal itu karena, kata dia, dalam SOP sebelumnya jika ingin memberi peringatan akan terjadinya bencana, harus berjenjang dari Pemprov ke masyarakat.

"Karena kemarin pada malam itu pemberitahuan diberitahu, tapi karena malam hari diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ucap dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Banjir rendam perumahan Pulomas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar