Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Bandung, Sony. menyebut "organisasi" itu ilegal karena tidak terdaftar. Namun, kata dia, hal itu sudah ditangani oleh Kodam III/Siliwangi sejak 2018.
Baca juga: 18 saksi diperiksa dalam kasus Keraton Agung Sejagat di Purworejo
"Dia bukan masuk ormas, dia tidak terdaftar sebagai ormas, makanya kita lagi telusuri, hampir sama kaya yang di Jawa Tengah," kata Sony, di Bandung, Jumat.
Unggahan video tentang "Sunda Empire" sempat beredar di salah satu kanal YouTube yang diunggah oleh akun bernama Alliance Press International. Selain itu, sejumlah konten mengenai "Sunda Empire" itu menyebar ke masyarakat melalui media sosial.
Baca juga: Lurah pastikan ratu keraton sejagat Purworejo bukan warga Kalibata
Salah satu video yang tersebar, berisi tentang sejumlah orang yang mengenakan atribut seperti militer lengkap dengan topi baret. Salah satu dari mereka ada yang berorasi tentang masa pemerintahan negara-negara yang akan berakhir pada 2020.
Keberadaan "Sunda Empire" itu dinilai sama seperti "Keraton Agung Sejagat". Karena mereka menggunakan seragam-seragam serupa seragam militer lengkap dengan atributnya, yang tidak jelas asal-usulnya.
Baca juga: Forum Keraton sebut Keraton Agung Sejagat mencoreng nama keraton
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Bandung, Ferdi Ligaswara, mengaku akan menelusuri keberadaan "Sunda Empire" tersebut. Sebagai negara hukum, kata dia, semua orang harus mematuhi aturan yang ada.
"Kami akan telusuri dulu, intinya negara kita negara hukum. Jangan berbenturan dengan aturan," kata dia.
Baca juga: Raja dan Permaisuri Keraton Agung Sejagat ditangkap di Yogyakarta
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
