Menkumham tegaskan tidak intervensi kasus suap KPU

Menkumham tegaskan tidak intervensi kasus suap KPU

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA/-)

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menegaskan tidak dapat mengintervensi pengusutan kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat politisi PDIP Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Tidak ada dong (intervensi). Mana bisa saya intervensi, apa yang saya intervensi. Saya tidak punya kewenangan," kata Yasonna seusai membuka Raker Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Yogyakarta, Jumat.

Baca juga: Yasonna klarifikasi soal kehadirannya di Konpres PDIP soal OTT KPK

Menurut Yasonna, dirinya yang juga Ketua DPP PDIP itu tidak akan dapat mengintervensi kasus itu kecuali memiliki posisi sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya kan bukan (komisioner KPK)," kata dia.

Meski pada Rabu (15/1) dirinya ikut menghadiri konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat untuk mengumumkan pembentukan tim hukum PDIP, Yasonna memastikan bahwa hal itu semata-mata terkait dengan tugasnya selaku Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, bukan sebagai Menkumham.

"Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya," kata Yasonna.

Mengenai hal itu, ia berharap berbagai pihak tidak salah persepsi serta membedakan posisinya antara Menkumham dan Ketua DPP PDIP.

"Jadi jangan dicampur aduk seolah-olah saya duduk. Saya mengumumkan tim hukum. Yang bicara di situ menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya," kata dia.

Baca juga: Ketua KPU sebut tak pernah hubungi Harun Masiku

Baca juga: Ketua KPU: Wahyu tak pernah coba lobi komisioner lain


Seperti diwartakan, pada Rabu (15/1) DPP PDIP mengumumkan pembentukan tim hukum untuk menghadapi berbagai "framing" dalam kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Tim hukum itu dipimpin oleh I Wayan Sudirta dengan anggota salah satunya Maqdir Ismail.

"Belakangan ini nampaknya pemberitaan sudah semakin mengarah ke mana-mana tanpa boleh kami katakan tanpa didukung oleh fakta dan data yang benar. Dan karenanya DPP Partai menugaskan di samping kami bagian dari anggota Fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara untuk menjadi tim hukum kami," kata Yasonna kala mengumumkan pembentukan tim hukum itu.

Baca juga: Suap KPU dan fenomena demokrasi oligarki

Baca juga: Perwakilan masyarakat kirim jamu antidiare kepada pimpinan KPK

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Survei IP0 : 42 persen responden ingin reshuffle menteri

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar