Mahfud cari cara penyelesaian tragedi Semanggi I dan II

Mahfud cari cara penyelesaian tragedi Semanggi I dan II

Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA/Zuhdiar Laeis/pri.

Nantilah saya mau diskusi dulu dengan Pak Jaksa Agung dan Komnas HAM. Inikan sejak dulu selalu beda Kejaksaan dan Komnas HAM. Nanti saya mau diskusi dulu secara terpisah dengan keduanya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD masih mencari cara untuk menyelesaikan tragedi Semanggi I dan II meski terjadi perbedaan pandangan antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Komnas HAM.

"Nantilah saya mau diskusi dulu dengan Pak Jaksa Agung dan Komnas HAM. Inikan sejak dulu selalu beda Kejaksaan dan Komnas HAM. Nanti saya mau diskusi dulu secara terpisah dengan keduanya," kata Mahfud di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat.

Pada Selasa (16/1), Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Dalam pertemuan itu, merujuk hasil Rapat Paripurna DPR tahun 2001, ia menyebut bahwa tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Baca juga: Harapan korban pelanggaran HAM kepada Jokowi-JK

"Wah saya belum dengar tuh (pernyataan Jaksa Agung), nanti saya tanya dulu. Kan memang ada kriteria ya pelanggaran HAM berat, oleh sebab itu saya belum tahu apa yang dimaksud karena pelanggaran HAM berat itu memang ada dua toh, ada kejahatan kemanusiaan, ada genosida itu yang standar," tutur Mahfud menambahkan.

Mahfud mengaku belum mendengar penjelasan langsung dari Jaksa Agung mengenai hal tersebut.

Baca juga: Mahasiswa tabur bunga peringati tragedi Semanggi satu

Sebelumnya Amnesty International Indonesia menyatakan pernyataan Jaksa Agung itu bertentangan dengan temuan Komnas HAM.

Komnas telah menyerahkan laporan penyelidikan pro-justitia kepada Kejaksaan Agung, dengan temuan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan benar-benar terjadi dan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad-hoc, yang tidak pernah terlaksana.

Pada 2018, dalam pertemuan dengan Komnas HAM, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintahannya akan memastikan pelaku pelanggaran HAM berat akan diadili.

Baca juga: Keluarga korban Tragedi Semanggi menagih janji

Tragedi Semanggi I dan II sendiri terjadi sepanjang aksi protes mahasiswa di bulan November 1998 dan September 1999 setelah kejatuhan Soeharto. Sebanyak 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden Semanggi I. Sementara dalam tragedi Semanggi II, 11 warga sipil tewas dan 217 lainnya menjadi korban luka.

Sejumlah polisi dan tentara diadili akibat insiden penembakan itu, namun banyak pihak mengklaim pengadilan terhadap mereka gagal memenuhi keadilan bagi para korban dan gagal mengungkap dalang di balik penembakan.

Baca juga: Jaksa Agung jelaskan hambatan penyelesaian pelanggaran HAM berat

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ini alasan Mahfud MD usulkan polsek tak urus perkara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar