OJK terus dorong upaya merger BPR di Jatim

OJK terus dorong upaya merger BPR di Jatim

Ilustrasi - Nasabah melakukan transaksi pembukaan rekening tabungan Bank BPR Pasar (Foto Antarasumsel.com/Nova Wahyudi/16)

Konsolidasi dan merger BPR yang terus kami dorong sejak beberapa tahun terakhir membuat jumlah bank semakin berkurang
Surabaya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim terus mendorong merger dan konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah itu sebagai upaya penyehatan perbankan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim Heru Cahyono di Surabaya, Jumat mengatakan, dalam upaya penyehatan BPR, OJK terlebih dahulu menilai mana action plan yang cocok dilakukan oleh bank.

"Ada bank yang memilih menambahkan modal inti dari investor, ada juga yang memilih bergabung dengan bank lain. Kalau modalnya kuat, maka kondisi bank akan lebih bagus,” kata Heru, kepada wartawan.

Heru mengatakan, upaya penyehatan bank tak hanya pada BPR, namun juga di keberadaan bank umum.

"Konsolidasi dan merger BPR yang terus kami dorong sejak beberapa tahun terakhir membuat jumlah bank semakin berkurang, katanya.

Pada posisi Desember 2017, kata dia, jumlah BPR dan BPR Syariah (BPRS) di Jatim tercatat sebanyak 339, kemudian pada Desember 2019 angka tersebut menyusut menjadi 321.

Ia mengatakan, upaya penyehatan bank sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Yakni, BPR harus mempunyai modal inti minimal Rp6 miliar pada tahun 2024.

Pemenuhan modal itu dilakukan secara bertahap, dan BPR harus memiliki modal inti minimal Rp3 miliar lebih dulu per 31 Desember 2019, kemudian, modal inti tersebut harus terus ditingkatkan hingga menjadi Rp6 miliar pada 2024.

Akibat aturan itu, kata Heru, tahun 2019 ada dua bank yang dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni BPRS Jabal Tsur di Kabupaten Pasuruan dan BPR Panca Dana di Kota Batu.

Menurut Heru, bank-bank yang ditutup ini mengalami kesulitan keuangan, dan ada juga yang mengalami fraud internal sehingga kerugian bank turut mengurangi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR).

"Kami sudah kasih waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi calon investornya batal masuk dan enggak jelas juga sumber dananya, jadi ditutup banknya," katanya.

Namun, tahun 2019 juga ada satu bank baru yang beroperasi, yakni BPRS Kabupaten Ngawi.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan, merger maupun konsolidasi adalah hal yang biasa dalam bisnis bank.

"Itu hak masing-masing anggota. Yang penting banknya harus sehat dan mampu bersaing ke depan," katanya.


Baca juga: OJK: SDM masih jadi masalah BPR
Baca juga: OJK: Merger BPR dan BPRS diharapkan jadi ujung tombak pembiayaan UMKM
Baca juga: Kebijakan pemerintah dinilai beratkan BPR/BPRS


Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

OJK cermati dampak corona terhadap perekonomian nasional

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar