Pengamat: Airlangga harus mampu kelola potensi konflik Golkar

Pengamat: Airlangga harus mampu kelola potensi konflik Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlogo pohon beringin itu di Jakarta, Kamis (5/12/2019) malam. Munas Partai Golkar 2019 ini memutuskan Airlangga Hartarto kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Charta Politika Muslimin mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus mampu mengelola potensi konflik yang muncul pascapenyusunan kepengurusan di partai yang dipimpinnya.

"Airlangga kan terpilih secara aklamasi dalam munas (musyawarah nasional), artinya tidak ada yang kalah dalam munas kemarin," katanya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Baca juga: Bamsoet: Kepengurusan Golkar harus akomodatif dan rekonsiliatif

Dalam menyusun kepengurusannya, menurut Muslimin, Airlangga seharusnya kuat dan mendapatkan legitimasi karena didukung oleh semua elite Golkar pada Munas ke-10, Desember 2019.

Menurut dia, dukungan barisan elite Golkar kepada Airlangga itu pada munas bukanlah dukungan kosong, dan tentu yang diharapkan mereka masuk kepengurusan.

Baca juga: Kader optimistis Golkar bertransformasi menjadi partai modern

Namun, Muslimin menilai, susunan kepengurusan Golkar tidak mungkin memuaskan semua pihak, sebab jumlah kader Golkar cukup banyak mencapai ribuan orang.

"Yang dikhawatirkan dalam setiap kepengurusan kan, jika ada pihak-pihak yang merasa mendukung, tetapi tidak terakomodasi," kata Direktur Riset Charta Politika itu.

Baca juga: Christina Aryani: Agenda besar menanti Partai Golkar

Ia menyebutkan politisi senior Golkar, seperti Aburizal Bakri, Agung Laksono, Akbar Tanjung, dan Luhut Binsar Panjaitan, dan loyalis Setya Novanto sudah terakomodasi dalam kepengurusan.

Namun, kata dia, masih ada beberapa tokoh lain, seperti Jusuf Kalla dan beberapa elite lainnya, seperti Ridwan Hisjam, Syamsul Bachri, Ibnu Munzir, Hamka B Kadi dan Supriansyah yang tak masuk kepengurusan.

Ditanya soal reaksi pendukung Bambang Soesatyo pada Munas Golkar X, yang tergabung dalam tim 9 yang minta Airlangga merombak kepengurusan, Muslimin mengatakan jika kepengurusan belum disahkan secara resmi bisa saja dilakukan.

Oleh karena itu, kata dia, Airlangga harus mampu mengakomodasi semua kepentingan dan mengelola secara baik potensi konflik yang akan muncul.

"Airlangga harus betul-betul piawai dalam me-'manage' agar bisa mengakomodasi banyak orang. Bagaimana dia mampu menangani konflik-konflik yang ada. Ya, di situlah seninya," katanya.

Selain itu, Muslimin mengatakan terlalu dini untuk memberikan penilaian susunan kepengurusan Golkar saat ini dapat meningkatkan atau menurunkan elektoral Golkar pada Pemilu 2024.

"Kepengurusan saja baru disusun, belum ada kinerjanya. Belum bisa dinilai. Tetapi, menurut saya sejauh mana kepengurusan ini mampu memenangkan Golkar pada Pilkada 2020, baru setelah itu Pemilu 2024," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BPK & DPR targetkan kasus Jiwasraya selesai 2023

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar