Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Mahfud: Buruh diutamakan

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Mahfud: Buruh diutamakan

Menko Polhukam Mahfud MD saat berbicara kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1/2020) ANTARA/Zuhdiar Laeis/aa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disusun dengan mengutamakan kepentingan rakyat atau buruh melalui kemudahan membuka lapangan kerja.

"Jadi begini, harus dipahami dahulu secara lengkap bahwa omnibus law itu bukan untuk investasi, melainkan tentang cipta lapangan kerja," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi masih adanya aksi buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Sejauh yang diikutinya, kata dia, pembahasan RUU  Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja justru lebih mengutamakan buruh, bukan investasinya.

Baca juga: KSPI ancam mogok nasional jika tak diikutkan bahas RUU Omnibus Law

Baca juga: Soal Omnibus Law, KSPI khawatir terjadi rasionalisasi tenaga kerja

Baca juga: Enam alasan serikat pekerja tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja


Menurut Mahfud, omnibus law cipta lapangan kerja dimaksudkan agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu makin terbuka lebar.

Salah satu caranya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dengan mempermudah dan menyederhanakan perizinan terkait dengan investasi.

"Investasi itu bukan hanya investasi asing. Investasi dalam negeri pun selama ini sering terkendala oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih," katanya.

Makanya, kata Mahfud, perlunya omnibus law cipta lapangan kerja untuk mempermudah perizinan dalam berinvestasi

"Jadi, bukan investasinya yang ditekankan, melainkan penciptaan lapangan kerjanya yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi," katanya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi meminta DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja karena dinilai akan merugikan kaum buruh dan tenaga kerja.

Baca juga: KSPI khawatirkan dampak "omnibus law" terhadap buruh

"DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini terhadap perlindungan," kata Ketua KSPI Said Iqbal di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, Said mengatakan bahwa Pemerintah seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap kepastian kerja, jaminan sosial, serta kepastian upah yang dinilainya sama sekali tidak tercermin dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemerintah tolak pulangkan 689 WNI teroris

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar