Pertamina berharap besaran pajak produk lokal dikaji kembali

Pertamina berharap besaran pajak produk lokal dikaji kembali

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (tengah), Direktur Utama Barata Fajar Harry Sampurno (kedua kiri), Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Salim (kiri), Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto (kedua kanan), dan Direktur Komersil PT Rekayasa Industri Qomaruzzaman berfoto usai penandatanganan komitmen bersama program percepatan Pembangunan Kilang PT Pertamina (Persero) di Gresik, Jawa Timur, Senin (20/1/2020). ANTARA/ Zubi Mahrofi.

Pembebanan pajak produk lokal jauh lebih tinggi dibanding impor
Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengharapkan pemerintah mengkaji kembali besaran pajak atas produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan barang impor.

"Produk yang diproduksi dalam negeri lebih mahal dari impor, ada banyak hal terkait regulasi mengenai perpajakan," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam penandatanganan kerja sama program percepatan pembangunan kilang PT Pertamina di Gresik, Jawa Timur, Senin.

Menurut dia, produk lokal yang dihasilkan terkena pajak yang cenderung berulang sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan impor.

"Pembebanan pajak produk lokal jauh lebih tinggi dibanding impor. Kita kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) lalu PPh (Pajak Penghasilan), distribusi serta bahan bakunya, sementara produk impor hanya kena satu kali," katanya.

Baca juga: Pertamina: Kolaborasi BUMN pada pembangunan kilang bakal dongkrak TKDN

Selain itu, lanjut dia, biaya pendanaan melalui perbankan dengan bunga tinggi turut mempengaruhi produk lokal menjadi tidak dapat bersaing dengan barang impor.

"Belum lagi terkena bunga yang pinjamannya sangat tinggi," ucapnya.

Nicke Widyawati mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan ke pemerintah mengenai regulasi yang bertentangan dengan semangat nasional untuk mendorong produk lokal bisa bersaing.

Baca juga: Inalum dukung Pertamina bangun kilang minyak di Kuala Tanjung

Dalam kesempatan sama, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Harjanto mengatakan pihaknya bakal mempelajari kembali aturan-aturan yang menghambat produk lokal tidak bisa bersaing dengan impor.

"Ada laporan, ketika membeli bahan baku produksi terkena pajak, setelah barang jadi juga kena pajak, nanti kita lihat bagaimana kita harmonisasi sehingga tidak menjadi beban industri," katanya.

Ke depan, lanjut dia, pihaknya akan mengawal sejumlah regulasi yang dinilai menghambat produk lokal menjadi kalah bersaing dengan produk impor.

"Regulasi menjadi catatan bagi pemerintah. Semua aturan yang memberatkan seperti 'double tax' akan kita cek," katanya.

Baca juga: UEA jajaki investasi pengembangan kilang Pertamina di Balikpapan

Ia menambahkan beberapa pelaku industri, seperti Krakatau Steel di bidang baja juga sudah meminta agar melindungi produk baja lokal dari serangan baja impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

"Apapun, yang penting pakai produk dalam negeri," katanya.

Baca juga: Pertamina-Adnoc kembangkan kilang Petrokimia Balongan

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pembangunan sistem digital 700 SPBU di Sumut ditargetkan selesai April

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar