Komisi I: perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI

Komisi I: perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI

Dokumentasi KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) saat layar lintas di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR, Teuku Riefky Harsya, meminta agar pembangunan kekuatan TNI dan Badan Keamanan Laut diperkuat di Natuna dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ALKI II, dan ALKI III.

"Penguatan itu tidak hanya dilaksanakan di Natuna, tapi juga dilakukan di wilayah perbatasan lain yang termasuk dalam wilayah hotspot seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia I, ALKI II, dan ALKI III," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Imbas soal Natuna, Menhan: Komisi I setuju peningkatan pertahanan TNI

Ia mengatakan, dalam Rapat Gabungan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, Sekretaris Utama Bakamla, Laksamana Muda TNI S Irawan, Senin (20/1), dia telah mendengarkan paparan mengenai isu Natuna, pengembangan kekuatan TNI, kapabilitas Bakamla, serta penguatan diplomasi di wilayah Natuna.

Baca juga: Komisi I DPR gelar raker bersama Kemhan bahas Natuna

Ia mengingatkan terkait dengan kedaulatan dan hak berdaulat, pemerintah melakukan diplomasi secara total. "Terhadap segala bentuk pelanggaran kapal China di ZEE Indonesia dan provokasi China Coast Guard, terlebih klaim sepihak yang tidak berdasar terhadap wilayah Laut Natuna Utara," ujarnya.

Menurut dia, ketegasan itu tidak harus dalam bentuk peperangan, tapi juga mengharapkan diplomasi kita tidak hanya nota protes, karena pelanggaran itu bukan yang pertama kali.

Baca juga: Nelayan Natuna tolak menjaring ikan demi kelestarian lingkungan laut

Karena itu dia mengingatkan perlunya meningkatkan level diplomasi Pemerintah, bentuknya kita berikan keleluasaan pemerintah untuk menentukan. "Yang penting posisi tawar kita sebagai sebuah bangsa berdaulat lebih dipandang oleh negara lain, katanya.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, acuan Indonesia dan juga ASEAN pada hukum internasional UNCLOS 1982 sudah sangat kuat.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu terus menggalang diplomasi secara intensif dengan negara ASEAN, terutama Vietnam China, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina serta dengan mitra wicara ASEAN lain seperti Australia, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Baca juga: Natuna diusulkan jadi kawasan khusus pariwisata, ini alasannya

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komisi I DPR pastikan rapat RUU PDP akhir Maret

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar