PPP keberatan kewajiban aturan produk bersertifikat halal dihapus

PPP keberatan kewajiban aturan produk bersertifikat halal dihapus

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Fraksi PPP menyatakan keberatan (penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal dalam RUU Cipta Lapangan Kerja)
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan fraksinya keberatan terhadap penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang beredar.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.

Pasal 4 di UU Jaminan Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Baca juga: KSPI minta DPR tolak RUU Cipta Lapangan Kerja
Baca juga: Anggota DPR: RUU Cipta Lapangan Kerja akomodasi semua kepentingan

Baca juga: Sertifikat halal UKM gratis, Menteri Teten minta prosedur dipermudah

"Fraksi PPP menyatakan keberatan (penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal dalam RUU Cipta Lapangan Kerja). Kami menyadari bahwa negara Indonesia bukan negara agama tapi negara berdasarkan Pancasila yang sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa, artinya rakyat Indonesia beragama," kata Baidowi di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, yang perlu ditekankan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan sudah sepatutnya jika dalam amaliahnya mengikuti ajaran agama, diantaranya terkait dengan penggunaan produk halal.

Baidowi sepakat dengan ide pemerintah untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun jangan sampai mengabaikan fakta-fakta yang menjadi kewajiban bagi umat Islam.

"Sebenarnya Islam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, maka dari itu perlu pengaturan yang berkesesuaian antara percepatan ekonomi dengan norma-norma yang menjadi keyakinan makhluk beragama," katanya.

Menurut dia begitupun dengan ketentuan berbagai Peraturan Daerah (Perda) juga harus dibaca dalam kerangka semangat otonomi daerah yang sesuai karakteristik dan kearifan lokal sebaiknya harus cermat betul dalam persoalan tersebut.

Baca juga: Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy divonis 2 tahun penjara
Baca juga: PPP: Putusan terhadap Rommy tegaskan tidak terima suap

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPK siap ajukan banding atas vonis Romahurmuziy

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar