Presiden Tunisia tunjuk mantan menteri keuangan sebagai PM

Presiden Tunisia tunjuk mantan menteri keuangan sebagai PM

Presiden baru Tunisia Kais Saied dan Presiden sebelumnya Mohamed Ennaceur meninggalkan Carthage Palace di Tunis, Tunisia, Rabu (23/10/2019). (REUTERS/ZOUBEIR SOUISSI)

Penunjukan Fakhfakh, 48 tahun, menggarisbawahi prioritas ekonomi setelah negara itu mengalami pertumbuhan rendah selama satu dekade
Tunis (ANTARA) - Presiden Tunisia Kais Saied pada Senin (20/1) menunjuk Elyes Fakhfakh sebagai perdana menteri, demikian bunyi pernyataan kantor kepresidenan.

Mantan menteri keuangan itu sekarang punya waktu satu bulan untuk membentuk suatu koalisi, yang bisa mengamankan suara mayoritas di parlemen atau. Jika tidak, pemilihan berikutnya akan digelar sementara negara itu harus segera membuat keputusan dalam bidang ekonomi.

Penunjukan Fakhfakh, 48 tahun, menggarisbawahi prioritas ekonomi setelah negara itu mengalami pertumbuhan rendah selama satu dekade, utang publik yang tinggi serta penurunan layanan sejak revolusi 2011, yang menerapkan demokrasi.

Fafkhfkah, yang pernah bekerja di perusahaan energi Prancis Total, menjabat sebagai menteri keuangan pada 2012 dalam periode bergejolak pascarevolusi. Ia juga menjabat sebagai menteri pariwisata.

Pemerintahan Youssef Chahed sejak 2016 berupaya mengendalikan pembelanjaan dalam menangani kelanjutan dua serangan militer besar pada 2015, yang menghancurkan industri pariwisata penting Tunisia.

Namun, pemerintah tersebut bertindak sebagai pemerintahan sementara karena, pada pemilihan parlemen 6 Oktober, partai terbesar dan beraliran Islam moderat Ennahda hanya mendapatkan seperempat jumlah kursi keseluruhan.

Pemerintah kemudian mencalonkan Habib Jemli sebagai perdana menteri pada November, namun kabinet yang diajukannya gagal mendapatkan dukungan parlemen. Pemerintah itu juga kehilangan kepercayaan dalam pemungutan suara pada 10 Januari.

Di tengah keadaan itu, Presiden Saied, yang juga terpilih pada Oktober, punya wewenang untuk menentukan perdana menteri pilihannya sendiri untuk berupaya membentuk pemerintahan.

Menurut undang-undang dasar Tunisia, kekuasaan dibagi antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Pembagian tersebut mengarah pada pergulatan politik antara mereka beberapa kali dalam tahun-tahun belakangan ini.

Sumber: Reuters

Baca juga: Rakyat Tunisia pilih presiden baru dalam babak pilpres akhir

Baca juga: Turki: Tunisia akan bantu wujudkan stabilitas di Libya

 

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar