"Masih setuju (vonis hukuman mati diterapkan pada koruptor)," kata Ansori saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Ad Hoc di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan konvensi internasional saat ini punya semangat menghapuskan hukuman mati namun regulasi di Indonesia masih membuka peluang hakim menjatuhkan vonis berupa vonis terhadap terdakwa kasus tipikor.
Menurut dia, kemungkinan itu muncul apabila seorang terdakwa sudah melakukan tipikor berulang kali dan negara dalam keadaan darurat atau perekonomian yang sulit.
Hal itu menurut Ansori seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
Ansori menilai, meskipun vonis hukuman mati belum pernah diterapkan namun UU Tipikor masih menganut adanya vonis tersebut termasuk dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih terdapat hukuman mati.
Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (MA), pada Selasa-Rabu (21-22 Januari 2020).
Setelah melakukan uji kelayakan, Komisi III DPR langsung memilih CHA dan Calon Hakim Ad Hoc yang lolos seleksi, pada Rabu (22/1) malam.
Baca juga: Uji validasi berubah, calon hakim agung didominasi jalur karier
Baca juga: Komisi III gelar uji kelayakan CHA dan Hakim Ad Hoc
Baca juga: CHA Soesilo komitmen buat putusan tidak terpengaruh tekanan publik
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
