"Omnibus Law mengoreksi pasal UU lain. Di Kemenag, terkait sertifikat halal," kata Menteri.
Menurut dia, sertifikasi halal belum berjalan seperti yang diinginkan. Ada yang dapat diurus dalam waktu singkat, ada pula yang membutuhkan waktu lama.
Ia mengatakan dengan perbaikan aturan, maka diharapkan sertifikat halal dapat selesai dalam waktu 21 hari pengurusan.
Dalam waktu 21 hari itu, maka dapat ditetapkan apakah sertifikat halal dapat diterbitkan atau tidak. "Dengan tidak dengan menyogok," kata dia.
Selain sertifikat halal, Omnibus Law juga akan mengatur masalah wakaf.
Baca juga: MUI tidak persoalkan sertifikasi halal jadi tidak wajib
Baca juga: Shihlin, jajanan kaki lima khas Taiwan dapat sertifikasi halal MUI
Baca juga: IHLC-IPB kerja sama kembangkan sekolah bisnis untuk industri halal
Menurut dia, aturan wakaf terlalu rumit. Seseorang yang ingin mewakafkan hartanya harus datang ke bank, menunjuk nadzir dan lainnya.
Akibatnya, orang jadi urung mewakafkan hartanya. "Dibuat terobosan, agar saat mau wakaf, hanya melalui HP, kirim, ATM langsung dapat akta dan langsung bisa jalan," kata Menteri.
Karena wakaf adalah amal jariah. Apabila aturannya rumit, maka dikhawatirkan tidak ada yang mau melakukannya.
Dengan aturan baru, maka ia berharap semakin banyak masyarakat yang bersedia mewakafkan hartanya.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengingatkan aparatur sipil negara untuk menjaga sikap.
Menurut dia, ASN adalah garda terdepan yang bersikap setia pada Pancasila.
Apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi keras, berdasarkan kesepakatan 11 Menteri dan Kepala Lembaga.
"ASN jangankan sampai melontarkan ujaran yang memecah belah bangsa. Beri kode setuju saja, langsung dipanggil," kata dia.*
Baca juga: Wapres: Sertifikasi halal gratis segera direalisasikan
Baca juga: Wapres Ma'ruf pimpin rapat pelaksanaan jaminan produk halal
Baca juga: Sri Mulyani pastikan proses sertifikasi produk halal gratis bagi UMK
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
