Wapres Ma'ruf harap Pilkada 2020 tak diwarnai isu SARA dan hoaks

Wapres Ma'ruf harap Pilkada 2020 tak diwarnai isu SARA dan hoaks

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (22/1/2020). ANTARA/Fransiska Ninditya/aa.

Kita mengharapkan supaya memang tidak ada lagi isu-isu SARA, tidak ada lagi hoaks, atau juga soal etnis karena itu bisa menjadi sumber konflik
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 270 daerah tidak diwarnai dengan isu terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta juga hoaks.

"Kita mengharapkan supaya memang tidak ada lagi isu-isu SARA, tidak ada lagi hoaks, atau juga soal etnis karena itu bisa menjadi sumber konflik," kata Wapres Ma'ruf Amin kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.

Untuk menghindari terjadinya konflik akibat SARA dan hoaks dalam Pilkada, Wapres mengatakan ada sanksi yang diberikan bagi para pelaku. Wapres juga berharap kalangan elite yang terlibat dalam kontestasi Pilkada 2020 juga tidak memprovokasi dan mendorong pemilu damai.

Baca juga: DPD minta Wapres hentikan moratorium pembentukan DOB

"Saya kira di kalangan elite juga sudah mulai terbangun bahwa semua itu NKRI, sehingga tidak ada lagi isu SARA. Untuk penangkalannya nanti perlu ada sanksi yang diberikan," tujarnya menambahkan.

Selain itu, pemberian pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu dilakukan supaya terbangun komunitas yang rukun dan berkarakter. Pendidikan tersebut bisa berasal dari lembaga pendidikan formal maupun melalui diskusi di berbagai forum agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu terkait SARA.

Baca juga: Khofifah minta dukungan Wapres bangun Indonesia Islamic Science Park

"Kita sudah mulai dengan berbagai dialog baik di nasional maupun daerah, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu soal SARA, hoaks dan etnis," ujarnya.

Pilkada 2020 diselenggarakan pada 23 September secara serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Baca juga: Wapres: Pemekaran DOB di Papua masih dalam pertimbangan

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wapres sebut Empat Pilar Kebangsaan adalah kesepakatan nasional

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar