Politik kemarin, KPU usul E-Rekap hingga total anggaran Pilkada 2020

Politik kemarin, KPU usul E-Rekap hingga total anggaran Pilkada 2020

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri), dan Rahmat Gobel (kiri) menerima laporan dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kanan) dalam Rapat Paripurna keenam masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan untuk menggunakan E-Rekapitulasi dan salinan digital dalam pelaksanaan pemilu ke depan hingga jumlah anggaran yang disepakati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan 270 pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

1. KPU usul gunakan E-Rekap untuk hemat biaya logistik Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan untuk menggunakan E-Rekapitulasi dan salinan digital dalam pelaksanaan pemilu ke depan sebagai upaya menghemat biaya logistik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selengkapnya di sini

2. DPR sepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, menyepakati 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020.

Selengkapnya di sini

3. Menag temui Presiden bahas tambahan jamaah haji

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Fachrul Razi menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas rencana penambahan kuota jamaah haji Indonesia.

Selengkapnya di sini

4. Anggaran Pilkada Serentak 2020 capai Rp9,9 triliun

Jakarta (ANTARA) - Anggaran yang disepakati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan 270 pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp9,9 triliun, melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Selengkapnya di sini

5. Wapres Ma'ruf harap RUU "omnibus law" segera disahkan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat segera disahkan untuk mengeliminasi hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dalam investasi, ketenagakerjaan dan juga perpajakan.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar