Artikel

Kanal-kanal pengendali banjir Jakarta

Oleh Livia Kristianti dan Laily Rahmawati

Kanal-kanal pengendali banjir Jakarta

Dua warga mencuci pakaian di bantaran Kali Ciliwung, Menteng Tenggulun, Jaksel, Kamis (31/7/1996). (ANTARA FOTO/Saptono/pras.)

kepingin saya sih, orang-orang yang buang sampah enggak buang lagi ke saluran, biar bersih, enggak ada banjir-banjir lagi
Jakarta (ANTARA) - Pada 1913 boleh jadi merupakan salah satu bagian sejarah penting upaya pengendalian banjir di Jakarta.

Sebuah saluran sepanjang 4,5 kilometer (Km) berkedalaman empat hingga 12 meter (m) dengan lebar mencapai 13,5 hingga 16 m mulai dibangun, menjadinya kanal yang berfungsi khusus untuk mengendalikan air agar tidak “berkumpul” di tengah kota yang kala itu masih bernama Batavia.

Saluran yang dikerjakan oleh Burgerlijke Openbare Werken (BOW) yang merupakan cikal bakal Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia itu saat ini dikenal dengan nama Kanal Banjir Barat.

Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Cideng dan Sungai Grogol adalah empat sungai yang aliran airnya dapat ditampung oleh banjir kanal yang didesain insinyur Belanda bernama Herman van Breen.

Keberhasilan kanal pertama yang membentang dari wilayah Matraman hingga Karet dilanjutkan dengan memperpanjang pembangunan sistem drainase makro tersebut hingga mencapai Muara Angke hingga tuntas di 1919.

Lebih dari seratus tahun Kanal Banjir Barat beroperasi, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah masih efektifkah kanal tersebut mengatasi banjir di masa kini?

Kanal Banjir Barat kini
Warga bermain sepak bola di pinggir Kanal Banjir Barat, Jakarta, Minggu (20/8/2017). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.)

"Tentu masih efektif juga sekarang. Karena air dari Bogor ya jalur airnya tetap lewat Kanal Banjir Barat," kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi saat ditanyai mengenai peran Kanal Banjir Barat di masa kini.

Desain Kanal Banjir Jakarta sedari awal sudah dirancang untuk jangka panjang, setidaknya diperhitungkan dari lebar saluran dan kemampuan menampung banyaknya air yang akan mengisi kanal.

Salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta menjaga peninggalan era “kumpeni” itu adalah menjaga agar kapasitas Kanal Banjir Barat menampung air tidak berkurang dan justru dapat meningkat.

Dalam sebuah buku berjudul Mengapa Jakarta Banjir dijelaskan salah satu langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2006 di era Gubernur Sutiyoso adalah mengganti tembok di kedua sisi Kanal Banjir Barat dengan beton yang semula hanya berupa tanah.

Dengan penggantian bahan tembok Kanal Banjir Barat maka kapasitas saluran menampung air yang sebelumnya berkurang karena terjadi pendangkalan menjadi bertambah.

Pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia Firdaus Ali turut mendukung pernyataan Dinas SDA Jakarta, ia mengatakan tanpa Kanal Banjir Barat saat ini, kawasan Jakarta Pusat mungkin saja sudah terendam dan tidak bisa dihuni.

"Kalau enggak ada itu, kita bisa lumpuh total," kata Firdaus Ali dengan nada yang serius menjelaskan peran besar Kanal Banjir Barat mencegah Jakarta tenggelam.

Namun Kanal Banjir Barat tidak selalu bekerja sempurna mengendalikan banjir di Jakarta, terbukti pada 2007 saat Kanal Banjir Jakarta di sisi timur belum ada, kapasitas kanal yang hanya mampu menampung 500 meter kubik per detik itu kewalahan menampung curah hujan maksimal 340 milimeter per hari sehingga menghasilkan volume hingga 750 meter kubik per detik.

Oleh karena itu, bersamaan dengan setahun operasional Kanal Banjir Timur, Pemerintah Pusat memutuskan membangun satu pintu air baru di kawasan Jakarta Pusat yang dikenal dengan nama Pintu Air Karet yang melengkapi Pintu Air Manggarai pendahulunya.

Penambahan Pintu Air Karet ini berdampak pada kapasitas saluran Kanal Banjir Barat menjadi 734 meter kubik per detik.

"Jadi untuk debit maksimum, saat ini kita masih mengandalkan Kanal Banjir Barat," ujar Firdaus Ali.

Integrasi dua kanal
Warga memanfaatkan lahan kosong di pinggir Kanal Banjir Timur untuk ditanami tanaman bernilai ekonomis, Jakarta, Senin (14/4/2014). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/pras.)

Mengutip sebuah jurnal dua mahasiswa Universitas Oxford berjudul The evolution of Jakarta’s flood policy over the past 400 years: The lock-in of infrastructural solutions yang terbit pada 2018, sistem kanal sudah menjadi “peluru utama” melawan Banjir di Jakarta sejak 1619.

Sistem kanal pun terukir sebagai bagian Sejarah Indonesia dalam Prasasti Tugu tentang asal muasal pengerukan kanal dalam tata kelola air pada saat itu.

Saat ini, Jakarta memiliki dua kanal, yaitu Kanal Banjir Barat peninggalan Belanda yang berusia lebih dari 100 tahun serta Kanal Banjir Timur yang hampir mencapai satu dasawarsa.

Kedua sistem kanal yang merupakan bagian dari drainase makro Jakarta yang memiliki fungsi untuk mengalirkan air dari hulu melalui saluran yang sudah tercipta di pinggir kota menuju langsung ke laut sehingga tidak merendam rumah-rumah warga.

Meski saat ini keduanya memiliki kapasitas mumpuni, untuk Kanal Banjir Barat berkapasitas 734 meter kubik per detik dan Kanal Banjir Timur berkapasitas 390 meter kubik per detik hal itu tidak menjamin Jakarta sepenuhnya bebas dari banjir.

"Dua kanal bisa jadi tidak terlalu cukup, karena peningkatan debit air akan terus bertambah seiring jalannya waktu," kata Firdaus Ali yang juga bekerja sebagai Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air.

Menurut dia, agar kapasitas kedua kanal banjir Jakarta itu lebih efektif maka harus disatukan melalui sebuah saluran yang dikenal dengan sodetan Kali Ciliwung. Namun sayangnya pengerjaan saluran penghubung yang dirancang berkapasitas 60 meter kubik per detik itu, saat ini dalam posisi mandek karena alotnya proses pembebasan lahan di bantaran Kali yang meliuk sepanjang 119 kilometer melintasi Jakarta tersebut.

"Ya jadi sekarang, antisipasi lainnya tentu bekerja sama dengan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten dari daerah hulu untuk membangun Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi, tidak ketinggalan reboisasi di kawasan itu," ujar Firdaus Ali.


“Penjaga gawang” Kanal
Petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan menggunakan alat berat membersihkan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta, Minggu (8/4/2018). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.)

Selain pemeliharaan infrastruktur secara fisik dengan pembangunan pintu air, ada juga campur tangan petugas-petugas harian yang kerap dikenal sebagai “pasukan oranye” dan pasukan hijau yang disiagakan sebagai “penjaga gawang” di pintu-pintu air agar aliran menjadi lancar.

Tidak jarang mereka terjun langsung berbalut pelampung oranye ke dalam air untuk menyingkirkan sampah-sampah yang mengganggu aliran di pintu air.

"Tugas kita kan yang penting airnya bisa lancar buat sampai ke tujuannya, enggak boleh itu sampai meluap. Jadi ya, kalau ada sampah besar yang ‘ngehalangin’ jalur air, ya mau enggak mau, kita angkut langsung," kata salah satu petugas Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air di Pintu Air Karet, Solihin.

Tugas para petugas UPK Badan Air yang bertanggung jawab terhadap aliran kanal banjir Jakarta setiap harinya agar berjalan lancar tidaklah mudah. Butuh waktu, tenaga dan dana agar saluran Kanal Banjir Jakarta tidak dipenuhi sampah-sampah sehingga aliran air menuju laut semakin mudah.

"Dulu belum dilengkapi peralatan memadai, peralatan harus rakit sendiri. Dulu bahkan pengambil sampah menggunakan kipas angin untuk jadi saringan secara manual," kata Prasetyo, petugas UPK Badan Air lainnya yang bertugas di kawasan Menteng.

Saat ini kondisi saluran Kanal Banjir Jakarta di pintu-pintu air sudah jauh lebih tertata. Tidak ada lagi gundukan sampah yang terlalu menggunung yang dapat terbawa arus menuju laut. Kondisi para petugas di badan air itu pun semakin membaik dengan fasilitas yang ditambahkan.

"Dulu saya ‘nyebur’ ya ‘nyebur’ aja. Tapi sekarang setidaknya harus pakai pelampung. Semakin baik. Enggak cuma kondisi kitanya ya, kondisi saluran airnya juga. Karena sebelum ada kami, dulunya sampah-sampah pasti sudah terbawa arus sampai ke laut, " kata Solihin.

Para “penjaga gawang” Kanal Banjir Jakarta itu pun berpesan agar masyarakat yang masih membuang sampah langsung ke aliran air sungai segera berhenti melakukan, sehingga tidak menyumbat dan menyebabkan banjir.

"Ya semoga aja, kepingin saya sih, orang-orang yang buang sampah enggak buang lagi ke saluran, biar bersih, enggak ada banjir-banjir lagi," kata Solihin.

Bukan satu-satunya solusi 
Meski memiliki peran utama dalam pengendalian banjir Jakarta, kanal banjir bukanlah satu-satunya solusi.

Firdaus Ali mengatakan Ibu Kota Jakarta juga seharusnya menyiapkan sistem pengendalian banjir khusus untuk di dalam kota dengan memperbaiki saluran drainase mikro dan penghubung hingga menambah armada pompa.

Ali, saluran drainase mikro di Jakarta sudah mengalami penurunan kapasitas sehingga upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan melakukan pengerukan saluran tidak cukup. Perlu dilakukan peremajaan terhadap saluran-saluran drainase yang eksis dengan menghitung volume air limpasan.

"Drainase Jakarta sudah tidak baik, sebagai contoh Sabtu kemarin (18/1), tidak ada hujan di kawasan hulu, tapi Jakarta kena hujan lokal. Beberapa daerahnya langsung tergenang cukup tinggi. Artinya perlu ada pengkajian ulang dari sistem drainase. Bayangkan kalau hujan besar seperti tahun baru terjadi lagi, mungkin akan terendam terus," kata Firdaus.

Lebih lanjut langkah antisipasi lainnya adalah dengan penambahan pompa. Akibat sistem drainase mikro yang memiliki kedalaman dangkal, pompa menjadi salah satu solusi Jakarta menangani genangan. Pompa juga dinilai cukup efektif karena langsung menyedot air yang menggenang menuju aliran air terdekat untuk selanjutnya dialirkan menuju hilir.

"Jangan sampai ada pompa yang tidak berfungsi, kita harus belajar dari banjir tahun baru. Pemprov DKI harus tingkatkan pompa agar genangan cepat surut," kata Firdaus.

Kanal mungkin salah satu solusi jitu yang masih bisa diandalkan untuk mengendalikan air banjir Jakarta, khususnya menangani banjir kiriman dari hulu.

Meski demikian, agaknya langkah-langkah pencegahan baik dari masyarakat untuk tidak menutup saluran drainase maupun pemerintah setempat untuk mengkalkulasi kondisi alam Jakarta harus lebih ditingkatkan.

Hal itu agar tidak hanya mewaspadai banjir kiriman tapi juga ada pengendalian yang seimbang dari dalam kota untuk mencegah banjir lokal sehingga membuktikan Jakarta menjadi kota maju dan menyejahterakan serta membahagiakan warganya.

Oleh Livia Kristianti dan Laily Rahmawati
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kala belanja tanpa plastik kian membudaya di Jakarta

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar