Ganjar akui penegakan hukum belum penuhi amanat reformasi

Ganjar akui penegakan hukum belum penuhi amanat reformasi

Ganjar Pranowo saat mengisi acara Gadjahmada Education Roadshow di Universitas Negeri Padang, Ahad (26-1-2020). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Padang (ANTARA) - Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjahmada (Kagama) Ganjar Pranowo mengakui penegakan hukum pada saat ini belum memenuhi amanat reformasi karena masih banyak masyarakat yang protes.

Hal tersebut dikatakan Ganjar yang juga Gubernur Jawa Tengah ketika menjawab pertanyaan pelajar pada acara Gadjahmada Education Roadshow di Universitas Negeri Padang, Ahad.

"Belum, lha wong belum, semua masih protes. Nunggu kamu mungkin kalau lulus," kata Ganjar menjawab pertanyaan dari Charrelle, pelajar SMA Negeri 10 Padang.

Baca juga: DPRD Jateng dorong penerapan pendidikan antikorupsi sejak dini

Baca juga: 367 SMA di Jateng akan terapkan kurikulum pendidikan antikorupsi

Baca juga: Kemendikbud: Materi antikorupsi belum bisa masuk kurikulum pendidikan

Charelle bersama sekitar 500 pelajar yang menyesaki gedung auditorium awalnya menyimak paparan Ganjar tentang pentingnya pendidikan antikorupsi.

Gubernur berambut putih itu menjelaskan beberapa metodenya untuk membuat Jateng membudayakan antikorupsi, di antaranya dengan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan, survei pemetaan rawan korupsi, dan mitigasi korupsi.

Selain itu, pelibatan pelajar dan masyarakat dalam gerakan antikorupsi dan sampai sekarang Jateng menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Antikorupsi.

"Pendidikan antikorupsi ini menggandeng KPK. Ada 367 SMA di Jateng yang terapkan dalam kurikulum," kata alumnus Fakultas Hukum UGM itu.

Dalam pelaksanaan gerakan antikorupsi, lanjut Ganjar, paling penting adalah peran pemimpin.

"Gubernur, bupati, wali kota harusnya bisa menjadi teladan bagi pejabat di bawahnya untuk menolak gratifikasi dan tidak melakukan korupsi," katanya.

Di tengah penjelasan Ganjar, seorang siswa bernama Rifky Arif menanggapi, "Kalau gubernur bersikap keras melawan korupsi, pasti ada tekanan dari berbagai pihak, bagaimana dengan Bapak?"

Menurut Ganjar, tekanan dalam setiap pekerjaan pasti ada.

Baca juga: Seniman Indonesia gelar pameran kartun antikorupsi

Baca juga: KPK evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi di Gorontalo-Jabar

"Ada, tekanan-tekanan itu saya anggap ujian. Kalau saya bismillah, berintegritas, insyaallah, tidak akan ada takutnya. Nanti ada seninya, apakah menghadapinya frontal, muter dahulu atau sambil senyum-senyum," jawab Ganjar.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah alumnus Universitas Gadjahmada yang berprestasi. Hadir pula Wali Kota Pariaman Genius Umar yang juga lulusan magister UGM. ***2***

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPK sepakati pengajaran antikorupsi di Muhammadiyah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar