DPR minta pemerintah-Pemprov koordinasi terkait revitalisasi Monas

DPR minta pemerintah-Pemprov koordinasi terkait revitalisasi Monas

Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang menjadi polemik di masyarakat.

"Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus saling koordinasi terkait soal revitalisasi agar tidak ada persoalan seperti hari ini," kata Saan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kemarin, Dirut TransJakarta mundur hingga "running" revitalisasi Monas

Baca juga: PSI lapor ke KPK dugaan janggalnya kontraktor revitalisasi Monas

Baca juga: Ketua DPRD: Anggaran revitalisasi Monas bukan untuk penebangan


Dia mengatakan, dalam RDP tersebut Kemensesneg menjelaskan terkait proyek revitalisasi Monas yang sebelumnya sudah dilakukan seperti membangun Stasiun MRT.

Menurut Saan, berbagai peraturan yang ada terkait aset-aset negara, ketika mau direvitalisasi atau dibangun maka harus dikaji secara mendalam khususnya mengenai persoalan lingkungan.

"Ini harus diselesaikan secepatnya agar 'clear' sehingga tidak menimbulkan persoalan seperti saat ini," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu mengatakan revitalisasi Monas yang saat ini dijalankan Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Revitalisasi Monas.

Karena itu dia meminta Mensesneg Pratikno yang juga menjabat Ketua Komisi Pengarah Revitalisasi Monas untuk bisa berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan revitalisasi tersebut.

Baca juga: Belum berizin, Pratikno minta Pemprov DKI hentikan revitalisasi Monas

Baca juga: DPRD DKI Jakarta hentikan Revitalisasi Monas

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jeda Pilkada & Pemilu 2024, KPU tunggu Komisi II DPR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar