Anwar Usman keluhkan anggaran 2020 MK di depan Presiden

Anwar Usman keluhkan anggaran 2020 MK di depan Presiden

Presiden Joko Widodo (kiri) bersiap mengikuti foto bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kedua kiri) dan Wakil Ketua MK Aswanto (kanan) serta hakim MK lainnya seusai sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/ . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. (

Untuk tahun 2020, MK hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp246.215.842.000. Jumlah ini jauh lebih sedikit, bahkan tidak sampai separuh, dibandingkan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp539.645.401.000
Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengeluhkan anggaran 2020 lembaga yang dipimpinnya dipotong hingga separuh anggaran 2019 di depan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Anwar Usman dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, yang dihadiri di antaranya Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali serta delapan hakim konstitusi lainnya.

"Untuk tahun 2020, MK hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp246.215.842.000. Jumlah ini jauh lebih sedikit, bahkan tidak sampai separuh, dibandingkan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp539.645.401.000," ujar Anwar Usman.

Baca juga: UU Pemilu jadi yang terbanyak diuji materi di Mahkamah Konstitusi

Anggaran senilai Rp246 miliar tersebut dialokasikan untuk kegiatan prioritas MK pada 2020, yakni penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak 2020.

Selain itu juga peningkatan kualitas putusan, kegiatan pendidikan dan pemahaman hak konstitusional warga negara dan peningkatan kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri.

Baca juga: Ketua MK keluhkan ketidakpatuhan atas putusan Mahkamah Konstistusi

Anwar Usman menuturkan program MK tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas putusan serta menambah pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Adapun sepanjang 2019 Mahkamah Konstitusi menangani 122 perkara pengujian undang-undang dengan sebanyak 85 perkara diterima pada 2019 dan 37 perkara dari 2018.

Terkait perselisihan hasil pemilihan umum serentak, yang ditangani Mahkamah Konstitusi selama 2019 sebanyak 262 perkara, yang terdiri satu perkara sengketa presiden dan wakil presiden serta 261 sengketa pemilu legislatif.

Baca juga: Sengketa Pilkada Serentak 2020 jadi prioritas MK

Baca juga: Presiden Jokowi minta dukungan MK terkait "omnibus law"

Baca juga: Presiden Jokowi akui Indonesia mengalami obesitas regulasi

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Capaian MK percepat penyelesaian perkara pengujian UU di 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar