Lapan: Integrasi data citra satelit untuk K/L hemat triliunan rupiah

Lapan: Integrasi data citra satelit untuk K/L hemat triliunan rupiah

Arsip Foto. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin saat mencoba drone Dadali di Jakarta, Selasa (24-9-2019). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak

Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin menuturkan melalui penyediaan data hasil citra satelit penginderaan jauh yang hanya dilakukan pihaknya untuk memenuhi kebutuhan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat menghemat triliunan rupiah, yakni Rp21 triliun dari 2015 sampai 2018.

"Kami bandingkan kalau citra satelit itu diberikan oleh masing-masing kementerian dan lembaga efisiensi penghematan anggaran tahun 2015 itu sekitar Rp3 triliun, yang bisa kami hemat tahun 2016 meningkat karena penggunanya sudah makin bertambah itu bisa dihemat sekitar Rp5 triliun 2017, dan tahun 2018 itu Rp13 triliun bisa dihemat," kata Thomas, Jakarta, Selasa.

Dengan kebijakan pemerintah untuk menyatukan sumber data citra satelit, kata Thomas, sudah memberikan kontribusi penghematan anggaran yang luar biasa.

Untuk mensinergikan kebutuhan terkait penginderaan jauh, sejak 2015 Lapan menyediakan dan membagikan citra satelit yang telah diakuisisi pada semua kementerian dan lembaga sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018.

Baca juga: Lapan jadi koordinator empat prioritas riset nasional

"Citra satelit penginderaan jauh sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional," ujarnya.

Perkembangan penginderaan citra satelit di Indonesia dimulai sejak 1970-an. Dahulu masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah mengadakan sendiri-sendiri. Namun, sejak 2012 dengan adanya Inpres Nomor 6 Tahun 2012, Lapan diberikan kewajiban untuk menyediakan citra satelit kepada semua kementerian, lembaga, dan daerah sehingga tidak boleh lagi masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah mengadakan sendiri-sendiri dan itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013.

Selain sebagai lembaga penelitian, pengembangan dan pemanfaatan, Lapan juga sebagai penyelenggara keantariksaan yang salah satunya terkait dengan penyelenggaraan penginderaan jauh mulai dari menyediakan citra satelit sampai dengan pemanfaatan citra satelit.

"Adanya Inpres Nomor 6 Tahun 2012 dan diperkuat dengan peraturan pemerintah maka integrasi dan pemanfaatan penginderaan jauh itu bisa lebih efisien," katanya menjelaskan.

Citra satelit saat ini sudah menjadi kebutuhan yang harus ada untuk perencanaan detail tata ruang, perencanaan pembangunan nasional, deteksi awal dari kebencanaan, dan kerusakan lingkungan, termasuk untuk tanggap darurat kebencanaan ketika terjadi bencana.

Baca juga: Lapan: Helikopter buatan pemuda Sukabumi bisa jadi objek edukasi

Terkait dengan kebencanaan, Lapan dapat menyediakan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan lewat aplikasi yang disebut sebagai Lapan Fire Hotspot. Aplikasi ini memberikan informasi koordinat titik-titik panas yang menjadi indikasi kebakaran hutan di beberapa daerah sehingga dapat diidentifikasi oleh aparat di daerah guna mencegah kebakaran hutan.

Aparat daerah cukup membawa hanya telepon pintar atau smartphone berbasis android dan mengakses aplikasi itu untuk bisa mengidentifikasi titik panas yang mestinya bisa dicegah menjadi kebakaran hutan. Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan adalah contoh daerah yang aparatnya sudah menggunakan aplikasi dari Lapan Fire Hotspot tersebut.

"Sekarang aplikasi tersebut menggunakan citra satelit dengan resolusi yang lebih baik," katanya.

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar