Memang, anggaran yang dikucurkan di wilayah Malut ada perbedaan karena ada Balai jalan nasional Maluku-MalutTernate (ANTARA) - Wakil Menteri PUPR RI John Wempi Wetipo menyatakan anggaran untuk di Jalan Nasional Maluku Utara (Malut) mencapai Rp800 miliar, baik untuk Balai Sungai Rp330 miliar dan Balai Cipta Karya Rp100 miliar.
"Memang, anggaran yang dikucurkan di wilayah Malut ada perbedaan karena ada Balai jalan nasional Maluku-Malut, terutama untuk Balai wilayah sungai, Balai Cipta Karya, Satgas penyediaan perumahan dan BP2JK, tetapi dalam kunjungan ini untuk memastikan lelang dini yang telah dilakukan dan kinerja ke depan," kata John Wempi di Ternate, Rabu.
Dia mengatakan, anggaran di Maluku Utara, khususnya di Balai Jalan Nasional mencapai Rp800 miliar, Balai Sungai Rp330 miliar, Balai Cipta Karya Rp100 miliar.
Namun, difokuskan pada musibah yang dialami masyarakat Malut khususnya Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan Kecamatan Batang Dua Kota Ternate.
"Sehingga, PUPR akan turunkan tim teknis, dengan harapan dikumpulkan data secepat agar bisa diselesaikan, sama dengan dilakukan pada Sulawesi Utara," ujarnya.
Dia berharap, dari semua balai bisa sinergi agar bisa tuntaskan program pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur Malut.
Sementara itu, Kepala Balai Jalan Nasional Robi Abipramono menyatakan, jalan di Malut kebanyakan dilakukan pemiliharaan rutin, dan saat ini sudah mencapai 94 persen, yang belum dilakukan adalah jalan Halmahera Tengah tanah yaitu Sagea-Patani sekitar 20 kilometer dan Weda-Sage sekitar 15 kilometer, kemudia Morotai-Waibula sekitar 23 kilometer.
"Kalau Kabupaten Kepulauan Sula, jalan nasionalnya sudah, tinggal Pulau Gebe Halmahera Tengah yang belum membaik, kemungkinan program akan datang jadi prioritas," katanya.
Sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu, Taliabu tidak ada jalan nasional, akan tetapi jika diusulkan dari pemerintah daerah, agar bisa masuk dalam program berikutnya.
"Kalau jembatan di Kabupaten kebanyakan, banyak yang ganti karena dulunya adalah jembatan daerah, tetapi kebanyakan di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah," katanya.
Baca juga: Presiden minta Gubernur Malut terpilih lanjutkan proyek infrastruktur
Baca juga: Legislator RI minta Pemprov Malut percepat infrastruktur listrik
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
