Pengamat: Perbanyak inovasi layanan publik

Pengamat: Perbanyak inovasi layanan publik

Sejumlah warga antre saat pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polresta, Banda Aceh, Aceh, Selasa (12/11/2019). Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat administrasi dalam beberapa hari terakhir di daerah itu meningkat mencapai 150 hingga 200 orang perhari sejak pemerintah membuka formasi penerimaan CPNS tahun 2019 secara nasional, termasuk di provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa/pras.

Purwokerto (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr Slamet Rosyadi mengatakan pemerintah daerah perlu terus memperbanyak inovasi layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemda perlu melakukan banyak inovasi layanan publik guna mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Dia menambahkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan inovasi layanan publik adalah dengan meningkatkan kemitraan dengan banyak pemangku kebijakan.

Dia juga menyinggung mengenai wacana pemekaran Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi dua wilayah otonomi berupa Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto.

"Memang terkait pemekaran itu telah diatur oleh UU. Namun wacana pemekaran itu perlu juga memastikan bahwa daerah otonom baru akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan publik maupun kesejahteraan masyarakat," katanya.

Baca juga: RSUD Ahmad Yani Kota Metro luncurkan 10 inovasi layanan publik
Baca juga: Ombudsman: temuan indikasikan RSUD Ciawi tak utamakan layanan publik


Dia menegaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada banyak opsi yang dapat dipilih, termasuk salah satunya meningkatkan inovasi layanan publik.

"Menurut saya untuk melakukan pemekaran memerlukan pembahasan dan kajian mendalam dan ditinjau kembali urgensinya," katanya.

DPRD Kabupaten Banyumas pada hari Senin (6/1) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas oleh Bupati Banyumas Achmad Husein.

Menurut Bupati, rencana pemekaran tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Salah satunya mengamanatkan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto.

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Polda Jabar luncurkan posko dan aplikasi pengaduan masyarakat E-Dumas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar