Pemprov DKI diharapkan dapat mengganti sepuluh kali lipat setiap pohon yang ditebangJakarta (ANTARA) - Pembangunan Stasiun MRT Monumen Nasional (Monas) akan tetap mementingkan kontrol lingkungan, disamping kontroversi revitalisasi Monas yang dihentikan pemerintah pusat.
Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim tidak menampik proyek MRT Fase 2 yang telah berjalan berdampak pada kondisi yang telah ada, tak terkecuali mengorbankan pepohonan.
"Terpenting enviromental control (kontrol lingkungan) kita seperti apa. Makanya ada Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sehingga kondisi lingkungan tidak rusak, maka nanti beroperasi tempat tersebut dipastikan subur kembali," ujar Silvia di Jakarta, Kamis.
Silvia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan aturan, jika satu pohon tertebang di Monas, maka akan diganti sebanyak sepuluh kali lipat.
Baca juga: Sekda DKI akui adanya kelalaian administrasi dalam revitalisasi Monas
Baca juga: Revitalisasi Monas ditolak, Walhi: Jakarta butuh pohon bukan beton
Baca juga: Revitalisasi Monas, Sekda DKI nyatakan RTH Monas akan jadi 64 persen
Hal itu juga dilakukan pada saat MRT Jakarta mengerjakan Fase II pembangunan paket kontrak Bundaran HI - Harmoni.
Silvia menjamin pihaknya akan memastikan kontraktor yang ditunjuk untuk menginventarisir pohon-pohon di Monas yang akan ditebang dan dipindahkan.
"Environmental control kita itu yang penting supaya kondisi alam sekitar tetap terjaga dengan baik," kata dia.
Stasiun MRT Monas direncanakan akan memiliki lebih dari satu pintu keberangkatan di dekat Kementerian Perhubungan serta Patung Kuda, dan terkoneksi dengan Stasiun MRT Bundaran HI.
Stasiun tersebut akan menjadi salah satu dari tujuh stasiun bawah tanah pada Fase II Bundaran HI - Kota.
Kini, proyek Bundaran HI - Harmoni dikerjakan oleh joint venture Shimizu - Adhi Karya JV dengan total kontrak Rp4,04 triliun.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
