Pemerintah Aceh dorong seluruh koperasi berbadan hukum syariah

Pemerintah Aceh dorong seluruh koperasi berbadan hukum syariah

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, Wildan

Sesuai dengan amanat Qanun LKS seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya perbankan, asuransi, koperasi harus beralih ke syariah, jika tidak maka tidak dapat beroperasi lagi di Aceh
Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Aceh mendorong seluruh koperasi yang beroperasi di provinsi setempat berbadan hukum  syariah sesuai dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

"Sejauh ini sudah ada empat puluhan koperasi yang ada di Aceh telah berbadan hukum syariah dan selebihnya telah menjalankan sistem syariah tapi belum berbadan hukum syariah," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Wildan di Banda Aceh, Minggu.

Ia menjelaskan Pemerintah Aceh terus mendorong seluruh koperasi di Aceh khususnya yang menjalankan usaha simpan pinjam, dapat segera berbadan hukum syariah sesuai dengan Qanun LKS.

Baca juga: Sulsel gunakan sistem syariah bagi pinjaman modal koperasi dan UMKM


"Sesuai dengan amanat Qanun LKS seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya perbankan, asuransi, koperasi harus beralih ke syariah, jika tidak maka tidak dapat beroperasi lagi di Aceh," katanya.

Ia menyebutkan saat ini jumlah koperasi yang ada di Aceh berjumlah enam ribuan yang terdiri dari dua ribuan tidak aktif, empat ribuan aktif dan dari empat ribuan tersebut hanya sekitar sembilan ratus yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

"Sejauh ini koperasi yang ada di Aceh telah menjalankan usahanya dengan sistem syariah, namun demikian mereka tetap harus berbadan hukum syariah yang nantinya dapat diputuskan dalam RAT," katanya.

Baca juga: KNKS nilai koperasi syariah perlu diakomodasi dalam undang-undang


Ia menambahkan dalam mendukung koperasi berbadan hukum dan menerapkan syariah, pihaknya juga telah memfasilitasi lahirnya dewan syariah yang nantinya dapat mendukung kegiatan koperasi.

Menurut dia, saat ini sudah ada 90 dewan syariah dan pihaknya akan terus berupaya merekrut dewan syariah yang berasal dari ahli syariah, ekonom dan kalangan profesional untuk mengikuti tes dan mendapat sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Sejarah koperasi di Kota Serambi Makkah hingga hijrah ke Syariah

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Cara menkop ubah citra koperasi dari sekadar pelaku ekonomi pinggiran

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar