Menkes diminta berkantor di Natuna selama karantina WNI dari China

Menkes diminta berkantor di Natuna selama karantina WNI dari China

Petugas medis bersiap memeriksa Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China Sebanyak 238 orang tiba di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). ANTARA FOTO/Kementerian Luar Negeri RI/mrh/aww.

Kami turut meminta ke depan segala kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Natuna disosilisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat
Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Warga Natuna, Kepri menuntut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berkantor di daerahnya selama masa observasi/karantina WNI dari Wuhan, China.

"Hal itu sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keamanan bagi masyarakat Natuna," kata Ketua KNPI Natuna, Haryadi, Minggu.

Baca juga: Polda Kepulauan Riau terus dialog dengan warga Natuna

Warga juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya kepada pemerintah pusat seperti, memindahkan WNI dari Wuhan ke kapal perang atau KRI dan dikarantina di pantai/tengah-tengah laut agar tidak meresahkan masyarakat setempat.

Baca juga: Pesawat pembawa WNI dari Wuhan tiba di Natuna

Kemudian pemerintah pusat maupun daerah membuat posko layanan kesehatan daurat dan cepat, serta mendatangkan tenaga psikiater untuk masyarakat Natuna.

Baca juga: Polda Kepri kirim 117 personel Brimob ke Natuna

"Kami turut meminta ke depan segala kebijakan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Natuna disosilisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat," sebut Haryadi.

Lanjutnya, pemerintah daerah diharapkan menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat khususnya Presiden RI Joko Widodo dalam menyampaikan tuntutan masyarakat tersebut.

"Apabila pemerintah daerah tidak bisa menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat, maka kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemda setempat," tegas Haryadi.

Pewarta: Ogen
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

China janji telusuri laporan terkait ABK Long Xing 629

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar